Bahlil: Mungkin Tuhan Jadikan Saya Menteri ESDM agar Bisa Menerangi Desa

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan seluruh desa di Indonesia mendapatkan akses listrik pada 2029–2030, termasuk sekitar 11.000 desa yang saat ini belum menikmati layanan listrik. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun setiap tahun untuk memperluas elektrifikasi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Bahlil mengatakan pemerataan listrik menjadi upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan, komunikasi, dan informasi yang setara bagi masyarakat di wilayah terpencil.

“Mungkin Tuhan mengirimkan saya untuk lahir di dunia, suatu kelak kau jadi menteri ESDM supaya kau terangi itu desa-desa itu,” kata Bahlil dalam Simposium Ketahanan Energi di Aula Chapel UPH, Tangerang, Banten, Kamis (15/10/2026).

Bahlil mengaku memahami keterbatasan akses listrik karena dirinya lahir dan menjalani pendidikan dasar dengan penerangan lampu pelita. Pengalaman tersebut mendorongnya memperluas akses listrik agar anak-anak di pedalaman memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan mengakses informasi.

Pemerintah menargetkan program elektrifikasi menjangkau seluruh desa pada 2029–2030. Bahlil menyebut pemerintah telah meresmikan elektrifikasi sekitar 1.413 desa pada 2025–2026 dan menyiapkan program untuk menjangkau sekitar 4.200 desa pada 2026.

Menurut Bahlil, ketersediaan listrik akan membuka peluang bagi anak-anak di wilayah 3T untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik dan mengakses internet serta informasi internasional. Ia menilai pemerataan listrik juga menjadi bagian dari upaya negara memberikan keadilan kepada masyarakat di wilayah terpencil.

Selain pemerataan listrik, pemerintah juga menyiapkan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) melalui revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025–2034. Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit sekitar 69,5 gigawatt hingga 2034, dengan porsi EBT mencapai 70%.

Bahlil mengatakan, pemerintah menggabungkan energi fosil dan EBT untuk mendukung target penurunan emisi menuju net zero emission. Pemerintah juga akan menjadikan rekomendasi forum terkait ketahanan energi sebagai salah satu pijakan dalam merumuskan kebijakan sektor energi.