ILO Minta Digitalisasi Transaksi Bisnis UMKM Diperluas

Liputan6.com, Jakarta - Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) menegaskan bahwa intervensi digital bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bukan sekadar mengajari pelaku usaha berjualan di pasar loka (marketplace). Lebih dari itu, digitalisasi harus menyasar transaksi bisnis secara menyeluruh dari hulu ke hilir.

"Digitalisasi yang kita lakukan bukan mengajari UMKM berjualan di marketplace, melainkan digitalisasi transaksi bisnis (ERP)," ujar Manajer Proyek PROMISE II Impact ILO, Djauhari Sitorus, dikutip Rabu (14/10/2026).

Penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) ini membantu pelaku UMKM mengintegrasikan pencatatan transaksi dalam rantai usaha mereka. Dengan data transaksi yang lebih terstruktur, lembaga keuangan dapat memantau arus kas (cash flow) dan menilai aktivitas bisnis calon debitur secara lebih akurat.

Upaya digitalisasi ini tidak hanya menyasar pelaku usaha, tetapi juga lembaga keuangan penyalur pembiayaan, seperti Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Melalui program PROMISE II Impact, ILO mendampingi enam BPR dalam melakukan transformasi digital melalui peningkatan sistem Core Banking dan penguatan Loan Origination System (LOS) untuk mempercepat proses pengajuan kredit. Pendampingan ini juga mencakup pelatihan manajemen dan petugas lapangan (Account Officer/AO), khususnya dalam pengelolaan keuangan mikro.

Hasilnya, waktu pengajuan kredit yang sebelumnya membutuhkan satu hingga dua minggu dapat dipangkas menjadi dua hingga tiga hari. Produktivitas kerja AO juga meningkat dua hingga tiga kali lipat.

Penerapan ERP turut membantu bank memantau arus kas harian peternak sekaligus meminimalkan risiko pinjaman bermasalah hingga mencapai zero Non-Performing Loan (NPL).

"Yang menarik, dengan ERP, bank bisa melihat cash flow harian peternak. Bank bisa langsung memotong cicilan saat peternak menjual produknya, misalnya susu, ke koperasi. Otomatis kredit macetnya tidak ada atau sangat minim, zero NPL," kata Djauhari.

Dalam pelaksanaannya, PROMISE II Impact berhasil memfasilitasi akses pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp 584,3 miliar bagi 25.378 pelaku UMKM.

Untuk mencapai hasil tersebut, program ini berfokus pada tiga komoditas, yaitu susu sapi perah, minyak nilam, dan rumput laut, dengan pendekatan digitalisasi dan pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rantai usaha.

Di sektor susu sapi perah, sistem ERP diterapkan bersama Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan, Jawa Barat. Sistem ini telah mengintegrasikan transaksi 2.054 peternak dengan dukungan pembiayaan mencapai Rp 11,6 miliar.

Di Nusa Tenggara Timur (NTT), ERP menghubungkan 216 petani rumput laut dengan 57 pengepul. Dari kelompok tersebut, sebanyak 24 petani berhasil memperoleh akses pembiayaan formal dari Bank NTT.

Sementara untuk komoditas minyak nilam di Aceh, ILO menggunakan platform MyNilam. Platform ini menghubungkan petani dengan pemerintah daerah, pusat riset, pengolah, lembaga keuangan, dan pasar. Kolaborasi tersebut mendorong ekspor 32 ton minyak nilam senilai Rp 30 miliar, termasuk ke Prancis, serta menumbuhkan 15 hingga 20 merek parfum lokal.

Pemilihan komoditas dalam program PROMISE memadukan pendekatan dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom-up). Proses ini juga melibatkan pemerintah daerah dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

"Kami juga menerima masukan dari TPAKD dan pemerintah daerah. Namun yang utama, komoditasnya harus berorientasi ekspor atau pengganti impor seperti susu sapi, melibatkan perempuan, dan memiliki rantai nilai yang bisa diintervensi agar dampaknya terukur," ujar Djauhari.

Selain potensi komoditas, Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, menyatakan bahwa pemilihan komoditas dan daerah sasaran mempertimbangkan sejumlah aspek penting.

"Pertama, kita melihat komitmen kepala daerahnya, apakah ada support dari APBD. Kedua, ketersediaan kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi dan local champion yang bisa menggerakkan," tutur Erdiriyo.

"Ketiga, ada tidaknya off-taker atau pembeli dari pihak swasta. Keempat, ketersediaan data terkait jumlah petani, lahan, dan sebagainya. Sebelum dipilih, TPAKD selalu melakukan kajian baseline agar intervensi dan dampaknya nanti bisa terukur secara jelas," sambungnya.

Memasuki fase tiga, intervensi akan diperluas ke komoditas kopi di Lampung, minyak nilam di Sumatera Selatan, dan susu sapi perah di Jawa Timur.

Untuk komoditas kopi, digitalisasi akan difokuskan pada sistem keterlacakan (traceability). Melalui teknologi digital, termasuk penggunaan barcode, asal-usul kopi dapat ditelusuri hingga ke tingkat kebun. Sistem ini juga membantu menelusuri apakah proses produksi berkaitan dengan deforestasi atau perusakan hutan.

Langkah ini berkaitan dengan regulasi Uni Eropa mengenai produk bebas deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

"Ini penting agar ekspor kita bisa menembus Eropa," kata Djauhari.

Selain memperluas intervensi ke komoditas baru, PROMISE fase ketiga juga akan mereplikasi penerapan ERP dan memperkuat infrastruktur digital BPR di berbagai wilayah Indonesia.