Data Center Butuh Pasokan Listrik dan Air Besar, Kemenperin Siapkan Aturan Khusus

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana membentuk tim nasional (timnas) data center yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Tim ini disiapkan untuk mengoordinasikan pengembangan pusat data di tengah meningkatnya kebutuhan infrastruktur ekonomi digital.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pembentukan tim tersebut diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat.

"Kami akan menyusun timnas data center di mana kementerian/lembaga akan terlibat, yang di dalamnya saya akan usulkan Kadin masuk di dalam timnas ini," ujar Faisol dikutip dari Antara, Selasa (13/10/2026).

Menurut Faisol, keberadaan pusat data penting untuk mendukung industri sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembangunan infrastruktur tersebut juga membutuhkan pasokan listrik dan air dalam jumlah besar.

​"Data center ini penting untuk industri dan pengungkit pertumbuhan ekonomi. Kami juga melihat, mendengar juga laporan dari banyak kementerian/lembaga maupun BUMN bahwa soal energi, kebutuhan listrik, kebutuhan air (data center) ini besar. Masukan dari PLN, kementerian/lembaga yang lain, ini bisa diatur sebaik-baiknya supaya tidak terlalu mengganggu kebutuhan atau pasokan bagi masyarakat. Industri harus mengatur ini," katanya.

Karena itu, pemerintah ingin memastikan kebutuhan operasional data center dapat dikelola dengan baik tanpa mengganggu pasokan energi dan air bagi masyarakat.

Selain menyiapkan tim nasional, Kemenperin akan meminta masukan dari berbagai pihak mengenai penghentian proyek BDX Data Centers di kawasan Jatiluhur, Jawa Barat.

Faisol mengatakan, pihaknya belum menggelar pertemuan resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membahas persoalan tersebut. Namun, Kemenperin berencana mengundang pemerintah daerah dan kementerian terkait guna mengevaluasi pengembangan data center, baik di Jatiluhur maupun di lokasi lain.

"Saya belum bertemu secara resmi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tetapi seperti yang kita dengar bahwa kegiatan investasi untuk data center di Jatiluhur itu dihentikan. Tapi lebih jauh nanti mungkin dalam waktu dekat kami akan mengundang Pemerintah Provinsi dan juga beberapa kementerian/lembaga melihat bukan hanya urusan data center di Jatiluhur, tapi di tempat-tempat yang lain juga," katanya.

Kemenperin juga telah membahas persoalan tata ruang dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Selanjutnya, koordinasi akan dilakukan dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai kebutuhan sumber daya air untuk operasional pusat data.

Dorongan untuk mengembangkan pusat data juga perlu diimbangi dengan perencanaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebelumnya menekankan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dalam pembangunan data center.

Menurut AHY, pertumbuhan ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik atau e-commerce, membuat kebutuhan pusat data di berbagai daerah semakin meningkat.

Namun, infrastruktur tersebut membutuhkan dukungan energi yang besar, terutama listrik dan air bersih. Karena itu, perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara cermat agar kebutuhan operasionalnya tidak menimbulkan tekanan berlebihan terhadap sumber daya yang tersedia.

AHY juga menyoroti pentingnya integrasi pembangunan data center dengan tata ruang wilayah. Pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi untuk memastikan lokasi serta infrastruktur pendukungnya sesuai dengan peruntukan kawasan.

Khusus di kawasan industri, pusat data diharapkan menjadi bagian dari ekosistem yang terintegrasi dan saling mendukung. Dengan demikian, pengembangan ekonomi digital dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan sumber daya dan perlindungan lingkungan.