Bos DJP Butuh Bantuan Internasional Buat Cegat Pengusaha Mangkir Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap pentingnya peran kerja sama internasional dalam menagih pajak terhadap aset-aset pengusaha. Cara ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pengusaha yang kabur ke luar negeri demi mangkir membayar pajak.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto mengatakan, pola kerja antara otoritas pemungut pajak dan wajib pajak perlu dijalankan secara baik. Namun, penegakan hukum terhadap pelanggaran juga tetap harus menjadi perhatian utama.

"Upaya yang kita lakukan di dalam negeri juga harus didukung oleh kerja sama internasional yang kuat," kata Bimo di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

"Dunia usaha dan aset mereka kini dapat berpindah melintasi batas negara dengan mudah. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum kita harus mampu mengikuti pergerakan tersebut," sambungnya.

Bimo melihat peran tersebut bisa dijalankan melalui kerja sama antarnegara yang tergabung dalam Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM), yaitu wadah kerja sama internasional di bidang administrasi perpajakan.

"Inilah alasan mengapa bantuan penagihan pajak di antara anggota BRITACOM harus menjadi salah satu prioritas. Memindahkan aset ke negara lain tidak boleh menjadi cara untuk menghindari pembayaran pajak," tegas dia.

Menurutnya, keberadaan mekanisme yang aman dan efisien dalam saling membantu penagihan pajak akan menjaga keadilan dalam sistem perpajakan. "Setiap orang harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya, di mana pun kekayaan mereka berada," ucap dia.

Sebelumnya, Bimo Wijayanto juga mengungkap kebutuhan teknologi dalam pelaksanaan sistem perpajakan. Menurutnya, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) kini sangat dibutuhkan.

Bimo memandang penggunaan teknologi AI bukan lagi sebatas rencana pada masa mendatang, melainkan sudah menjadi kebutuhan mendesak saat ini.

"Kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bukan lagi sesuatu yang hanya akan kita gunakan pada masa depan. Kita membutuhkannya saat ini," kata Bimo saat membuka forum kerja sama administrasi perpajakan (BRITACOF) di Hotel Mulia, Jakarta, Selasa (13/10/2026).

Manfaat AI

Ia menjelaskan, penggunaan AI tidak sebatas merespons masalah, tetapi juga berkembang untuk memprediksi risiko. AI digadang-gadang mampu mempermudah kinerja sistem perpajakan jika dipadukan dengan sumber daya manusia (SDM) yang ada.

"Kita dapat memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, memeriksa kepatuhan secara lebih akurat, serta menjawab pertanyaan rutin secara otomatis," katanya.

"Hal ini memungkinkan sumber daya manusia kita untuk lebih berfokus pada persoalan yang kompleks," imbuh Bimo.

Bimo menjelaskan bahwa teknologi memungkinkan wajib pajak memperoleh layanan yang lebih cepat dan mudah. Skema ini akan berjalan efektif jika dibarengi dengan kerja sama yang baik antara pemungut pajak dan wajib pajak.

"Teknologi memang penting, tetapi cara kita bekerja sama dengan wajib pajak juga sama pentingnya," ungkapnya.

Bimo menegaskan bahwa sistem administrasi perpajakan kini harus bergerak lebih maju. "Administrasi perpajakan tidak dapat berjalan di tempat. Kita harus menjadi lebih modern, lebih fleksibel, dan mampu bekerja melintasi batas negara," katanya.

"Jika kita dapat melakukannya dengan baik, kita akan memperoleh kepercayaan publik yang lebih besar serta meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak," sambung Bimo.