Tangani Kebakaran Hutan, Kemenhub Terbitkan 35 Izin Pesawat Asing

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat dukungan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Salah satunya dengan memfasilitasi penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk membantu kegiatan pemadaman dan penanganan dampak bencana.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub telah memproses 35 izin khusus penggunaan pesawat udara registrasi asing untuk mendukung operasional penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Lukman F. Laisa, mengatakan pesawat asing yang telah memperoleh izin khusus dapat dipindahkan ke wilayah lain yang membutuhkan dukungan penanganan bencana.

Kebijakan tersebut mengacu pada Keputusan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 9 Tahun 2021 tentang Otorisasi Pengoperasian Pesawat Udara Asing.

"Dalam kondisi karhutla yang dapat berubah dengan cepat, fleksibilitas penempatan pesawat menjadi penting. Pesawat yang telah memperoleh izin khusus dapat melakukan reposisi ke wilayah terdampak lainnya," jelas dia dalam keterangan tertulis, Minggu (23/8/2026). 

Operator hanya perlu menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara paling lambat 1 x 24 jam setelah melakukan reposisi.

Kebijakan ini diharapkan mempercepat pengerahan sumber daya udara ke lokasi yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara juga melakukan pengawasan serta sertifikasi terhadap aspek kelaikudaraan, termasuk jika terdapat modifikasi pesawat untuk mendukung operasi pemadaman karhutla.

Setelah seluruh aspek sertifikasi dan persyaratan teknis terpenuhi, pelaksanaan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab operator sesuai ketentuan dan otorisasi dalam Air Operator Certificate (AOC) yang dimiliki.

Sementara itu, penentuan lokasi penempatan pesawat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan bencana dan hasil koordinasi pihak berwenang. Koordinasi dapat melibatkan BNPB atau BPBD, pemerintah daerah, serta instansi maupun pihak lain yang menggunakan atau menyewa pesawat.

Kemenhub memastikan aspek regulasi dan keselamatan penerbangan tetap menjadi prioritas. Pengerahan pesawat ke wilayah tertentu juga dilakukan berdasarkan kondisi karhutla dan koordinasi dengan pihak terkait di lapangan.

Selain memberikan izin khusus bagi pesawat asing, Ditjen Perhubungan Udara memastikan ketersediaan ruang udara untuk mendukung aktivitas pemadaman.

Koordinasi juga dilakukan dengan AirNav Indonesia sebagai penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk memastikan informasi penerbangan tetap akurat dan terkini.

Informasi terkait aktivitas penanganan karhutla disampaikan melalui Notice to Airmen (NOTAM). Langkah tersebut diperlukan agar kegiatan seperti water bombing dan patroli udara dapat berlangsung tanpa mengganggu keselamatan penerbangan lainnya.

Per 20 Agustus 2026, Ditjen Perhubungan Udara mencatat terdapat tiga NOTAM aktif yang berkaitan dengan aktivitas penanganan karhutla.

Pertama, NOTAM A3042/26 mengenai reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing.

Kedua, NOTAM B0860/26 terkait reservasi ruang udara untuk kegiatan water bombing dan air patrol di wilayah Kalimantan Barat.

Ketiga, NOTAM B0815/26 yang menginformasikan tidak tersedianya Taxiway Alpha di Bandar Udara Banjarmasin akibat aktivitas pesawat water bombing.

Selain itu, terdapat satu NOTAM aktif terkait penutupan bandar udara akibat asap karhutla. NOTAM C0977/26 menginformasikan penutupan sementara Bandar Udara Nabire akibat kondisi asap yang berasal dari kebakaran hutan.

Ditjen Perhubungan Udara terus memantau kondisi operasional penerbangan di wilayah terdampak karhutla.

Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan juga terus dilakukan agar kegiatan pemadaman dapat berjalan efektif.

Di sisi lain, keselamatan, keamanan, dan kelancaran penerbangan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap pengerahan pesawat untuk menangani karhutla.