Prabowo Komitmen Jaga Defisit APBN 3 Persen dan Rasio Utang 40%

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menegaskan komitmen menjaga defisit APBN tetap berada di level 3 persen, seiring upaya mempertahankan stabilitas fiskal nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan rasio utang tetap terkendali di kisaran 40 persen.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan hal tersebut usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4).

"Bapak Presiden tadi komit bahwa rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan (batas rasio utang) sampai 60 persen (terhadap APBN). Demikian pula juga defisit (APBN) dijaga di level 3 persen. Ini akan dijaga sampai dengan akhir tahun," kata Airlangga.

Komitmen ini mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur batas rasio utang pemerintah.

Rapat tersebut diikuti sekitar 800 peserta, mulai dari jajaran kementerian, direksi BUMN, hingga pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan. Dalam pertemuan itu, Presiden memberikan arahan strategis sekaligus mendengarkan paparan terkait kondisi ekonomi nasional.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi nasional masih stabil.

Airlangga menyebut indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran menunjukkan tren positif.

Dari sisi penerimaan negara, kinerja pajak juga mencatat pertumbuhan signifikan.

"Dari Menteri Keuangan tadi disampaikan sampai dengan Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau Rp 462,7 (triliun), dan manufaktur juga ekspansif," ujarnya.

Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.

"Pemerintah masih melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih baik, masih bisa mencapai (target), tadi Menteri Keuangan juga menyampaikan lebih besar (atau) sama dengan 5,5 persen," kata Airlangga.

Selain kinerja ekonomi, pemerintah juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang dinilai cukup kuat.

Airlangga mengungkapkan produksi beras pada 2025 mencapai 34,7 juta ton, dengan stok cadangan beras pemerintah di Bulog mencapai 4,6 juta ton.

"Ketahanan pangan kita juga relatif kuat. Produksi beras di (tahun) 2025 (sebesar) 34,7 (juta ton), dan stok Bulog sebesar 4,6 juta ton," ujarnya.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya implementasi program biodiesel B50 yang akan dimulai pada 1 Juli 2026.

"Kita sudah menyepakati per 1 Juli, B50, di mana itu akan meningkatkan ketahanan anggaran dari saving sebesar Rp48 triliun," kata Airlangga.

Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas fiskal tetap terjaga, termasuk mempertahankan defisit APBN sesuai target, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.