Pemerintah Ajak Masyarakat Hemat Energi, Beralih ke Transportasi Umum

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengimbau masyarakat luas untuk menjalankan kebiasaan hemat energi, memprioritaskan penggunaan transportasi publik, serta tetap produktif dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari di tengah dinamika global.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan imbauan tersebut menjadi bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang bertujuan menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong efisiensi energi.

“Imbauan umum bagi masyarakat, yang A, terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di tempat kerja,” ujar Airlangga dalam Konferensi Pers, Selasa (31/3/2026).

Sebagai bagian dari kebijakan tersebut, pemerintah juga mendorong masyarakat melakukan mobilitas cerdas dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik, sejalan dengan upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa.

Langkah ini diperkuat melalui kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang diterapkan satu hari dalam seminggu, yakni setiap Jumat. Kebijakan serupa juga didorong untuk sektor swasta dengan pengaturan dari Kementerian Ketenagakerjaan, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sektor usaha.

Dari sisi fiskal, kebijakan ini diproyeksikan memberikan penghematan signifikan. Pemerintah memperkirakan penghematan langsung terhadap APBN dari kompensasi BBM mencapai Rp 6,2 triliun, sementara potensi penghematan belanja BBM masyarakat dapat mencapai Rp 59 triliun.

Selain itu, pemerintah tetap memastikan sektor-sektor strategis dan layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, energi, pangan, transportasi, dan keuangan, tetap beroperasi normal. Kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan dasar hingga menengah juga tetap dilakukan secara tatap muka lima hari dalam seminggu.

Kebijakan ini akan mulai berlaku pada 1 April dan akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.