Presiden Prabowo dan Trump Makin Akrab, Luhut Berharap Tarif AS Turun

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, buka kemungkinan penurunan tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Mengingat hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS, Donald Trump yang dinilai semakin dekat. 

Di sisi lain, ia pun mengapresiasi kerja keras dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto yang juga menjadi Koordinator Delegasi Indonesia dan Tim Negosiasi Tarif dengan Amerika Serikat. 

"Saya lihat ada masalah kecil-kecil, tapi saya kira oke. Apalagi hubungan Presiden dengan Presiden Trump sangat baik. Jadi saya pikir mereka berdua nanti biarlah bicara di White House," ujar Luhut saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Kendati begitu, Luhut belum bisa memastikan apakah Negeri Paman Sam bakal memberikan keringanan tarif kepada Indonesia. Hanya saja, ia berharap kedekatan Trump dengan Prabowo bisa membuat Presiden AS itu melunak.   

"Saya dengar dari orang-orang di sekitarnya juga mengatakan, dia respect Presiden Prabowo. Kita doain saja. Jangan-jangan tiba-tiba Trump datang, kasih lah 15 (persen), bisa saja begitu," ungkapnya. 

"Trump itu keputusannya juga kadang-kadang cepat. Dan saya lihat hubungan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump itu sudah sangat dekat," Luhut menambahkan.

Tunggu Pengumuman dan Jadwal AS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memberikan kabar terbaru mengenai rencana implementasi tarif resiprokal Amerika Serikat (AS). Produk asal Indonesia akan segera dikenakan tarif bea masuk AS 19 persen. 

Airlangga mengatakan, negosiasi telah berhasil mengubah tarif dari semula 32 persen menjadi 19 persen. Angka tersebut akan segera diteken oleh Kepala Negara Indonesia dan AS. Namun, hal tersebut masih menunggu perkembangan lanjutan.

"Tinggal kita kunci di 19 dengan peneranan tanganan agreement. Kita tunggu pengumuman dan tunggu jadwal dari Amerika," ungkap Airlangga, ditemui di Hotel Shangri-La, Jakarta beberapa waktu lalu. 

Terdahulu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan proses negosiasi tarif dagang resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat telah rampung. Saat ini, kedua negara hanya menunggu penandatanganan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

"Semua perundingan sudah selesai, legal drafting 90 persen, kita tinggal menunggu jadwal tanda tangan, karena yang menanda tangan pemimpin negara," kata Airlangga kepada wartawan usai menghadiri acara Indonesia Economic Summit, Selasa, 3 Februari 2026.

Namun, Airlangga masih enggan membeberkan isi kesepakatan tarif yang dirundingkan sejak April 2025 tersebut. Ia menegaskan, hasil perundingan akan diumumkan setelah kedua kepala negara meneken perjanjian dagang terkait tarif resiprokal.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menilai penetapan tarif bea masuk Amerika Serikat (AS) masih akan berpengaruh pada pergerakan ekonomi global. Selain itu, perbedaan pertumbuhan ekonomi tiap negara juga menjadi catatan lainnya.

Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti mengatakan, tarif AS menjadi salah satu faktor yang akan berpengaruh pada ekonomi global. Selain tarif resiprokal yang sebelumnya ditetapkan, AS juga mengancam pengenaan tarif buat negara-negara Eropa.

"Baru saya lihat bahwa Amerika lagi mengancam dia akan menggunakan tarif buat negara-negara di Eropa yang against (tak sepakat) dengan niatnya untuk menguasai Greenland, dan dia selalu mengancam, 'oke saya akan kenakan tarif'," ungkap Destry saat Starting Year Forum 2026, di St Regis, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Meski itu merupakan gertakan awal, tetapi dampaknya bisa saja terasa jika Presiden AS, Donald Trump benar-benar menerapkannya. Destry melihat dampaknya akan meningkatkan biaya produksi di negara-negara lain, dan mengerek harga di hilir.

"Dampaknya tentu pertama itu akan meningkatkan biaya dari cost of production di suatu negara, dan itu akan mempengaruhi harga juga akan naik. Kemudian juga tentunya ekspor juga akan terganggu," ujarnya.

Destry mengatakan, masalah tersebut membuktikan urusan politik suatu negara bisa berpengaruh pada aspek ekonomi global. "Jadi kemudian permasalahan yang tadi geopolitik bisa akhirnya masuk ke permasalahan di ekonomi," tuturnya.