Bansos Senilai Rp 20 Triliun Disebar di Kuartal I 2026, Ini Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan anggaran hingga mencapai Rp 20 triliun untuk berbagai program bansos (bantuan sosial) di kuartal I 2026. Seluruh bansos tersebut digelontorkan berbarengan dengan momen Lebaran 2026 yang akan dirayakan pada Maret mendatang.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya akan menyalurkan sekitar Rp 17,5 triliun untuk program bansos reguler, yang terdiri dari bantuan sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Bansos reguler, yaitu bantuan sembako dan PKH yang menyasar sekitar 18 juta keluarga penerima manfaat, dengan anggaran Rp 17,5 triliun," jelas pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Di samping bansos reguler, Gus Ipul menyebut Kemensos juga menyalurkan bansos adaptif untuk penanganan kebencanaan di sejumlah wilayah. Ditambah untuk bansos yang bersifat asistensi rehabilitasi sosial.

"Bansos adaptif untuk bansos kebencanaan, termasuk untuk Sumatera dan beberapa tempat lain, dengan nilai lebih dari Rp 2,3 triliun," terang Mensos.

"Yang berikutnya dalam anggaran kami juga untuk bansos yang sifatnya atensi, atau asistensi rehabilitasi sosial. Secara keseluruhan nilainya adalah Rp 20 triliun," kata Gus Ipul.

Penyaluran bantuan sosial selanjutnya dijadwalkan berlanjut pada kuartal II 2026, pada periode April hingga Juni. Namun, Mensos menegaskan bahwa daftar penerima bansos nantinya bersifat dinamis.

"Karena kita berpedoman kepada data tunggal yang telah dimutakhirkan secara berkelanjutan oleh BPS. Maka itu penerima manfaat bisa jadi di triwulan pertama dapet, di triwulan kedua dapet, mungkin di triwulan ketiga tidak dapet, atau sebaliknya," ungkapnya.

Adapun dalam penyalurannya, Kemensos menggunakan berbagai mekanisme, mulai dari pembukaan rekening hingga distribusi melalui PT Pos Indonesia.

Lebih lanjut, Mensos juga membuka partisipasi publik dalam pemutakhiran data,. Baik melalui jalur formal di tingkat RT/RW dan pemerintah daerah, maupun melalui kanal pengaduan seperti call center, WhatsApp center, dan aplikasi Cek Bansos.

Hasil verifikasi dan validasi data penerima bansos akan dimasukkan ke dalam desil kesejahteraan. Pemerintah memprioritaskan kelompok masyarakat paling rentan sebagai penerima bantuan.

"Fokus utama bantuan diarahkan ke desil 1 dan 2. Kalau alokasi anggarannya masih tersedia, akan kita perluas sampai desil 3 dan 4," pungkas Mensos Gus Ipul.