Menteri Agama Nasaruddin Umar Sambangi Kantor Purbaya, Bahas Masalah Ini

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyambangi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).

Nasaruddin mengatakan, Ikatan Ahli Ekonomi Syariah dan persiapan rapat kerja (raker) adalah topik yang menjadi pembahasan dengan Purbaya.

“Saya memang mau bicara tentang Ikatan Ahli Ekonomi Syariah persiapan raker akan datang,” katanya usai bertemu di Purbaya, di Kementerian Keuangan, Rabu (14/1/2026).

Ia berharap, dengan pertemuan ini menghasilkan langkah dalam pemberdaya dana umat yang belum aktif. Sehingga bisa berkontribusi lebih untuk kesejahteraan masyarakat.

“Supaya dana dana umat yang selama ini belum aktif, belum aktual, kita aktualkan. Sehingga berkontribusi ke kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) mendatangi Kejaksaan Agung untuk melakukan koordinasi terkait potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pertemuan tersebut menegaskan sinergi antara Kejaksaan Agung dan Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan penerimaan negara, tanpa membahas perkara hukum tertentu.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya pertemuan tersebut. Ia menjelaskan, kedatangan Menkeu murni dalam rangka koordinasi kinerja, khususnya terkait potensi PNBP yang dapat dihasilkan Kejaksaan.

“Memang tadi terinfo bahwa Pak Menkeu datang ke sini terkait dengan koordinasi. Kita melihat potensi-potensi PNBP yang ada di Kejaksaan,” kata Anang di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (14/1/2026).

Anang mengungkapkan, pada tahun sebelumnya kontribusi PNBP dari Kejaksaan Agung terbilang signifikan. Oleh karena itu, koordinasi kali ini difokuskan untuk memetakan kembali potensi penerimaan negara yang masih bisa dioptimalkan ke depan.

“Tahun kemarin PNBP kita cukup signifikan. Sekarang kita koordinasikan lagi, potensi yang ada seperti apa,” ujarnya.

Terkait langkah lanjutan dari pertemuan tersebut, Anang menyebutkan bahwa jika ditemukan potensi PNBP yang bisa direalisasikan, maka Kejaksaan akan melakukan penagihan sesuai kewenangannya. Seluruh hasil PNBP tersebut nantinya akan disetorkan langsung ke kas negara.

“Kalau memang ada potensi PNBP yang bisa direalisasikan, ya mungkin diadakan penagihan. Otomatis nanti kita setor ke kas negara dan bersinergi dengan Kementerian Keuangan,” jelasnya.

Anang juga menegaskan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas laporan atau penanganan kasus tertentu. Koordinasi yang dilakukan bersifat terbatas pada kinerja dan optimalisasi penerimaan negara.

“Enggak ada laporan kasus. Terbatas koordinasi kinerja saja,” tegas Anang.

Sebagai informasi, bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Agung menyumbang PNBP tertinggi di antara bidang Korps Adhayksa lainnya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) Kejaksaan Agung mencatat capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sepanjang 2025 mencapai Rp19.122.474.812.274. Selain itu, Kejaksaan juga berhasil menyelamatkan keuangan negara dari perkara tindak pidana korupsi dalam mata uang rupiah sebesar Rp24.716.743.351.

Sementara dalam mata uang asing, penyelamatan keuangan negara meliputi USD 11.293.503,67, SGD 26.409.331, EUR 57.200, GBP 785, MYR 860, AUD 9.900, SAR 1.426, Baht Thailand 36.690, AER 1.325, dan JPY 43.200.000.