Awali Bulan K3, Bos BUMN BKI: Keselamatan Bukan Sekadar Prosedur

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional yang berlangsung setiap 12 Januari hingga 12 Februari, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI menyelenggarakan HSE Strategic Briefing 2026 secara daring sebagai pembuka rangkaian kegiatan peringatan tahun ini.

Kegiatan yang digelar melalui Zoom Meeting tersebut diikuti seluruh pegawai dan diisi dengan arahan Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, mengenai arah kebijakan keselamatan kerja tahun 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BKI memastikan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan secara konsisten, terutama dalam mendukung pelayanan publik di sektor maritim yang aman dan andal.

Melalui tema Safety Culture: Beyond Compliance, It’s Our Character, BKI menegaskan bahwa keselamatan kerja bukan hanya kewajiban prosedural, tetapi bagian dari nilai dan perilaku sehari-hari.

Pendekatan ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan dan melindungi sumber daya manusia sebagai aset utama perusahaan, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman, sehat, dan berkelanjutan.

Direktur Utama BKI, R. Benny Susanto, dalam arahannya menekankan bahwa budaya keselamatan harus tercermin dalam tindakan nyata, bukan sekadar slogan.

“Saya ingin menekankan kembali komitmen kita terhadap budaya keselamatan. Budaya bukan sekadar tulisan di dinding, tetapi tercermin dari apa yang kita lakukan setiap hari, termasuk saat tidak ada yang melihat,” ujar Benny.

Ia juga mengingatkan peran pimpinan dalam memastikan kesiapan fisik dan mental seluruh anggota tim, terutama dalam mencegah risiko kerja akibat kelelahan atau kondisi kesehatan yang tidak prima.

“Mari kita perkuat manajemen kesehatan kerja dan pastikan tindak lanjut Medical Check-Up (MCU) dilakukan secara serius. Orang yang tidak sehat secara fisik maupun mental tidak akan pernah bisa bekerja dengan aman,” tambahnya.

Melalui HSE Strategic Briefing 2026, BKI berupaya memastikan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Lingkungan kerja yang aman dan sehat diyakini berkontribusi langsung pada keandalan layanan, pencegahan risiko kecelakaan, serta perlindungan terhadap pekerja dan pengguna jasa di sektor maritim.

Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen BKI untuk terus mendukung praktik kerja yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sejalan dengan kepentingan publik dan pembangunan nasional.

Sebelumnya, PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI meningkatkan pemahaman bersama mengenai standar keselamatan dan ketentuan klasifikasi yang wajib dipenuhi oleh pelaku industri perkapalan.

Hal tersebut diselenggarakan melalui kegiatan Sosialisasi PKBB & PKBL bertema Sinergi Maritim dalam Penguatan Klasifikasi Kapal Nasional Berkeselamatan dan Berdaya Saing Global.

Penyelenggaraan kegiatan ini menjadi bagian dari langkah strategis untuk memastikan bahwa setiap kapal yang beroperasi di Indonesia memenuhi standar keamanan yang selaras dengan regulasi nasional dan internasional.

Dalam konteks mobilitas masyarakat, distribusi logistik, hingga keamanan pelayaran, peningkatan kualitas proses klasifikasi menjadi kepentingan publik yang tidak dapat ditawar.

Dalam pembukaan kegiatan, BKI menekankan pentingnya kolaborasi antara regulator, pelaku industri, dan lembaga klasifikasi agar proses PKBB dan PKBL dapat berjalan secara lebih terstruktur, transparan, dan sesuai standar keselamatan yang berlaku.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BKI menegaskan kembali komitmen lembaga dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Hal ini bertujuan memastikan bahwa standar keselamatan kapal tidak hanya dipahami, tetapi juga diterapkan secara konsisten oleh seluruh pihak terkait.

"Sinergi antara regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar proses klasifikasi berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai regulasi keselamatan," kata dia, 

Sosialisasi ini tidak hanya berfokus pada prosedur teknis, tetapi juga pada upaya meningkatkan pemahaman pelaku industri mengenai dasar-dasar keselamatan kapal. Dengan meningkatnya kewajiban pemilik kapal dan galangan dalam memenuhi standar keselamatan, kegiatan semacam ini menjadi sarana penting untuk menyampaikan pembaruan regulasi secara lebih komprehensif.

BKI menekankan bahwa pemahaman yang benar atas kewajiban keselamatan merupakan faktor krusial bagi industri galangan dan operator kapal. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberi kejelasan serta mendorong penerapan standar yang selaras dengan praktik internasional.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan seluruh pemilik kapal, galangan, dan pihak terkait memahami standar keselamatan nasional dan internasional," ungkap Arief.

Dengan hadirnya berbagai narasumber dari unit terkait—mulai dari bidang penerimaan klas kapal, persetujuan rancang bangun, sertifikasi material, hingga pemanfaatan Maritime Cloud Platform—kegiatan ini memberikan ruang diskusi yang komprehensif bagi seluruh peserta.