Indonesia di Posisi Terdepan untuk Buka Akses Pasar Global

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia saat ini berada pada posisi terdepan dalam pembukaan akses pasar global dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Menurut dia, capaian tersebut ditopang oleh berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah dan sedang dijalankan pemerintah.

"Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan studi dari sebuah perusahaan dari Swiss, itu yang di tahun 2025 membuka pasar paling besar, terutama dengan EU CEPA, dengan EU Kanada, kemudian nanti dalam bentuk dengan Inggris kita juga akan melakukan MOU untuk persiapan CEPA dengan Inggris,” ujar Airlangga dalam acara  Road to Jakarta Food Security Summit di Menara Kadin Indonesia, Selasa (13/1/2026).

Ia menjelaskan, Indonesia juga telah menandatangani sejumlah kerja sama perdagangan lainnya, termasuk IAEU dan RCEP yang melibatkan negara-negara ASEAN serta mitra seperti Jepang, Korea, China, Selandia Baru, dan Australia. Selain itu, Indonesia tengah menjalani proses technical review untuk masuk ke dalam lingkaran OECD serta proses aksesi ke CPTPP.

“Maka kita adalah salah satu negara dibandingkan negara ASEAN lain, yang sudah berada dalam kalau balapan itu pole position, posisi terdepan,” kata Airlangga.

Airlangga menilai, posisi Indonesia diperkuat oleh daya saing energi, kualitas sumber daya manusia, serta ketahanan pasar domestik yang relatif kuat di tengah dinamika global.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkap rencana pemerintah memberikan insentif pada awal 2026 ini. Namun, dia masih akan mempertimbangkannya lagi.

Airlangga mengaku masih akan mempelajari kondisi di awal 2026 ini. Termasuk pertimbangan adanya Ramadan dan Lebaran 2026 dalam kuartal I-2026.

"Kita akan monitor karena ini kan ada event Lebaran ya, kita akan monitor, kita akan pelajari dulu situasinya," kata Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/1/2026).

Seperti diketahui, pada awal 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah insentif ekonomi. Mulai dari diskon tarif listrik hingga insentif pajak.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan bocoran mengenai kebijakan diskon tarif listrik pada 2026 atau di tahun depan. Dia masih mempertimbangkan pemberian diskon tarif listrik tersebut.

Purbaya mengakui belum ada usulan soal pelaksanaan diskon tarif listrik untuk 2026 nanti. Pada 2025, ada diskon tarif listrik pernah diberikan sebesar 50 persen.

"Sampai sekarang belum ada usulan, nanti kita lihat seperti apa masukannya," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).

Saat ini dia masih menimbang pemberian stimulus tadi selain dari usulan. Meskipun, Purbaya menyebut diskon tarif listrik tak perlu diberikan ketika ekonomi sudah berjalan lebih baik.

Dia turut meminta doa agar bisa mengerek ekonomi nasional menjadi semakin baik kedepannya.

"Jadi kalau ekonominya udah lari, memang gak usah. Nanti anda doain aja saya kerjanya benar, sehingga ekonominya bagus," tegas dia.