Menkeu Purbaya Mau Guyur Dana ke BPD, OJK Minta Perkuat Manajemen Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menilai wacana penempatan dana pemerintah di Bank Pembangunan Daerah (BPD) merupakan langkah positif yang dapat memperkuat likuiditas perbankan daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah.

Dian menyebut, kondisi likuiditas BPD saat ini masih tergolong sangat baik. Berdasarkan data posisi Agustus 2025, indikator likuiditas utama menunjukkan ruang yang cukup luas bagi BPD untuk memperluas intermediasi.

“Kondisi likuiditas BPD secara agregat itu masih tergolong ample atau sangat memadai, dengan LCR sebesar 217,65 persen, kemudian ILNCD sebesar 140,92 persen, dan ILDPK sebesar 30,10 persen yang seluruhnya berada di atas threshold,” ujar Dian

Ia menjelaskan, rasio-rasio tersebut menandakan tidak terdapat indikasi permasalahan likuiditas pada BPD secara agregat. Selain itu, dari sisi intermediasi, ruang penyaluran kredit BPD masih cukup luas dibandingkan industri perbankan nasional.

“LDR BPD secara agregat tercatat sebesar 78,70 persen. Hal ini mencerminkan ruang ekspansi kredit BPD hingga posisi Agustus 2025 lebih tinggi dibandingkan industri perbankan secara umum, di mana rasio LDR industri perbankan sebesar 86,03 persen,” jelasnya.

Dian menambahkan, dengan adanya kebijakan penempatan dana pemerintah, diharapkan BPD dapat memanfaatkan tambahan likuiditas tersebut secara optimal untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor produktif di daerah.

Namun, agar kebijakan ini berjalan efektif, OJK mengingatkan BPD untuk memperkuat infrastruktur pendukung, mulai dari sumber daya manusia, kebijakan internal, hingga manajemen risiko.

“Guna menjaga agar wacana kebijakan pemerintah itu dapat berjalan efektif, tentu saja BPD agar senantiasa menguatkan infrastruktur baik dari sisi SDM, kebijakan, dan juga manajemen risiko. Sehingga penempatan dana pemerintah itu dapat efektif dan optimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku usaha di daerah,” tutur Dian.

Lebih lanjut, Dian menekankan pentingnya bagi pemerintah untuk mempertimbangkan aspek tingkat suku bunga dan jangka waktu penempatan dana agar kebijakan tersebut dapat memberikan dampak maksimal terhadap penurunan biaya dana dan biaya kredit.

“Pemerintah juga diharapkan agar mempertimbangkan aspek pricing, jadi tingkat suku bunga yang diharapkan ini bisa ikut menurunkan biaya dana sehingga ikut menurunkan juga nanti biaya kredit. Kemudian jangka waktu, kalau dilihat sebaiknya tidak pendek, karena proyek itu bervariasi, bisa satu tahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan sampai sepuluh tahun,” ujarnya.

Menurut Dian, jangka waktu penempatan dana yang lebih panjang akan membantu BPD menyalurkan pembiayaan ke berbagai proyek di daerah dengan risiko yang lebih terukur. Ia juga menegaskan perlunya BPD menjaga kualitas penyaluran kredit agar ekspansi yang dilakukan tidak menimbulkan risiko kredit macet.

Dian menilai strategi pemerintah menempatkan dana saldo anggaran lebih (SAL) di bank-bank Himbara dan BSI berpotensi memperkuat likuiditas sistem perbankan nasional, menurunkan biaya dana (cost of fund), serta membuka ruang bagi penurunan suku bunga kredit.

“Hal tersebut dapat mendorong suku bunga pinjaman yang menjadi lebih menarik bagi pelaku usaha. Umumnya penurunan suku bunga kredit mengalami jeda waktu beberapa periode, dan OJK melihat masih terdapat ruang untuk penurunan suku bunga, namun penurunannya akan sangat tergantung pada struktur biaya masing-masing bank,” jelasnya.

Dian menambahkan, beberapa bank masih menghadapi tantangan dalam mengelola dana mahal seperti deposito berjangka (time deposit) akibat melambatnya pertumbuhan DPK. Untuk itu, OJK mendorong bank meningkatkan porsi dana murah agar memiliki ruang lebih besar dalam menurunkan bunga kredit.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa strategi penempatan dana oleh pemerintah melalui bank-bank Himbara dan BSI perlu disertai tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang kuat.

“Strategi dan proyeksi bisnis Himbara dan BSI diharapkan dapat mengelola penempatan deposit secara optimal pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan sesuai dengan risk appetite dan expertise bank,” katanya.

Dian juga menyebutkan bahwa penyaluran dana SAL tersebut hingga September 2025 telah direalisasikan secara bertahap dan porsinya sudah cukup signifikan. OJK, kata Dian, mengapresiasi berbagai stimulus pemerintah untuk memperkuat perekonomian nasional.

OJK bersama pemerintah, lanjut Dian, akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program penempatan dana oleh perbankan agar tetap memperhatikan prinsip tata kelola dan manajemen risiko yang baik.