Anggaran Pendidikan Terpangkas untuk Program Makan Bergizi, CIPS Ingatkan Risiko

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah diminta menghentikan sementara Program Makan Bergizi (MBG) untuk dilakukan evaluasi menyeluruh. Peneliti dan Analis Kebijakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Jimmy Daniel Berlianto, menilai program ini berjalan tanpa tata kelola yang jelas meski sudah lebih dari enam bulan dilaksanakan.

“Penting bagi pemerintah untuk menghentikan sementara dan mengevaluasi jalannya Program MBG. Setelah lebih dari 6 bulan berjalan tanpa tata kelola yang jelas, ambisi untuk terus meningkatkan penerima secara drastis sampai 82,9 juta orang berisiko memperparah skala kasus yang sudah terjadi, seperti keracunan dan konsumsi pangan ultraolahan,” ujar Jimmy.

CIPS menemukan sejumlah masalah yang menghambat efektivitas program. Salah satunya adalah ketiadaan payung hukum yang jelas, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Presiden. Akibatnya, pembagian peran antar lembaga masih kabur.

Selain itu, target penerima manfaat juga berubah drastis. Dari semula 17,8–19,47 juta orang pada 2025, kini pemerintah menaikkan target menjadi 82,9 juta orang pada tahun yang sama. Perubahan ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Dalam Rapat RAPBN 2026, Presiden mengumumkan tambahan anggaran bagi Program MBG yang diambil dari pos pendidikan sebesar Rp 757,8 triliun. Kebijakan ini berpotensi memangkas komponen lain dalam anggaran pendidikan, termasuk Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan.

Menurut Jimmy, tambahan anggaran tidak otomatis menjamin keberhasilan program.

“Peningkatan anggaran perlu diikuti adanya efektivitas. Sementara hal itu adalah hal yang belum terbukti sejak berjalannya program ini di awal 2025,” jelasnya.

Ia mencontohkan, hingga awal Agustus, penyerapan anggaran MBG baru sekitar Rp 8 triliun atau rata-rata Rp 1,14 triliun per bulan sejak dimulai pada 6 Januari 2025.

Jika tata kelola tidak diperbaiki, risiko yang muncul justru semakin besar, mulai dari kasus keracunan, keterlambatan distribusi di daerah 3T, hingga potensi meningkatnya konsumsi pangan ultraolahan yang tidak sehat bagi anak-anak.

CIPS menekankan pentingnya evaluasi dan memberikan tiga rekomendasi perbaikan untuk Program MBG. Pertama, pemerintah perlu menetapkan regulasi khusus agar peran setiap lembaga lebih jelas dan terukur. Kedua, pelaksanaan program harus melibatkan pemangku kepentingan daerah guna memastikan penyediaan makanan bergizi sesuai kebutuhan lokal dan lebih efisien. Ketiga, sekolah perlu dilibatkan sebagai aktor utama, bukan sekadar pendata atau pengelola distribusi.

Jimmy menegaskan, tanpa perencanaan yang matang, MBG justru berpotensi memperlebar ketimpangan antar daerah. Selain itu, pengalihan anggaran dari sektor pendidikan juga bisa menghambat upaya perbaikan kualitas pendidikan nasional.

“Anggaran pendidikan sebaiknya dipakai seefektif mungkin. Jika program MBG dijalankan tanpa tata kelola yang kuat, maka bukan hanya tujuan baiknya yang tidak tercapai, tapi juga turut mengorbankan perbaikan dan pengembangan sektor pendidikan pada aspek-aspek lainnya,” pungkasnya.