Pemerintah Perlu Longgarkan Pajak demi Jaga Stabilitas Ekonomi

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Akbar Himawan Buchari, menilai pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada pengusaha kecil (UMKM). Salah satu caranya adalah dengan melonggarkan aturan pajak agar stabilitas ekonomi tetap terjaga.

Saat ini pemerintah, pengusaha, dan masyarakat harus berada pada satu visi yang sama yaitu menjaga stabilitas ekonomi nasional. Karena itu, kebijakan yang dianggap membebani rakyat perlu ditinjau lebih serius.

“Pengetatan pajak menjadi dilematis. Di satu sisi, pemerintah butuh penerimaan untuk membiayai negara. Tapi di sisi lain, masih banyak pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan agar usahanya bisa bertahan,” ujar Akbar, Selasa (2/9/2025).

Akbar berharap pemerintah memperpanjang tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen untuk UMKM yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Menurutnya, kebijakan tersebut penting untuk menjaga keadilan bagi wajib pajak yang taat aturan.

“Kami berharap pemerintah melonggarkan aturan ini sampai ekonomi stabil. Lagipula, pengusaha UMKM selalu taat aturan. Jangan sampai aturan ini justru mengikis fundamental UMKM,” tegasnya.

Selain itu, Hipmi juga mendorong penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 10 persen. Langkah ini dinilai akan meringankan beban masyarakat kecil, sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan kontribusi konsumsi rumah tangga mencapai sekitar 54–55 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB), Akbar menilai pemerintah wajib menjaga daya beli agar pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu.

“Dengan kondisi sosial ekonomi saat ini, pemerintah harus meringankan beban rakyat. Jangan sampai kelas menengah ke bawah justru takut membelanjakan uangnya,” pesannya.

Ia juga menyoroti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah yang disebutnya melonjak lebih dari 100 persen. Ia meminta pemerintah pusat memberikan pandangan kepada pemerintah daerah agar kebijakan tersebut dievaluasi.

“Ada sejumlah daerah yang PBB-nya naik lebih dari 100 persen. Menurut saya, ini perlu dievaluasi dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.