Wamen ESDM Yuliot Tanjung Temui Menteri Hukum, Bahas Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung akan melakukan perbaikan tata kelola sektor ESDM. Termasuk melakukan perbaikan regulasi yang mengaturnya.

Yuliot mengatakan, perbaikan regulasi soal tata kelola ini telah dibahas dengan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. 

"Dengan Menteri Hukum, itu banyak regulasi, regulasi perbaikan tata kelola yang kita lakukan itu pembahasan. Jadi, ini di ESDM sendiri, ini kita perlu melihat itu berbagai sektor yang ada, subsektor yang ada di Kementerian ESDM," ujar Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

Dia menuturkan, perbaikan meliputi energi baru terbarukan (EBT), minyak dan gas bumi (migas), hingga mineral dan batubara (minerba). Perbaikan tata kelola itu perlu mendapat dukungan dari payung hukumnya, yakni regulasi. Meski begitu, Yuliot tak berbicara lebih lanjut mengenai regulasi apa saja yang jadi fokus perbaikan.

"Jadi, ini kita lagi lakukan perbaikan-perbaikan tata kelola, sehingga membutuhkan perbaikan regulasi. Itu yang kami bahas dengan Pak Menteri Hukum kemarin," tutur dia.

Perhatian Menteri ESDM

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi melantik Rilke Jeffri Huwae sebagai Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) di lingkungan Kementerian ESDM. Pelantikan berlangsung di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2025.

"Tadi kami melantik Dirjen Gakkum, dirjen baru, karena ini amanah undang-undang, khususnya di Minerba (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mineral dan Batu Bara),” ujar Bahlil usai acara pelantikan.

Bahlil menegaskan, setelah terbentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, segala bentuk sengketa maupun persoalan hukum di sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk pertambangan ilegal, akan diselesaikan langsung di lingkup kementerian.

“Jadi itu segala sengketa, persoalan-persoalan, benar-benar diselesaikan semuanya di sini, di kementerian,” tegasnya.

Selain Rilke Jeffri Huwae, Bahlil juga melantik Ma’mun sebagai Direktur Penindakan Pidana di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Sebelumnya, Ma’mun menjabat sebagai Kasubdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri di Mabes Polri.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung sebelumnya menyampaikan bahwa pembentukan Ditjen Gakkum merupakan bagian dari langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan nasional. Selain penegakan hukum, kementerian juga menargetkan penyederhanaan regulasi, transparansi, serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha di sektor ini.

Penunjukan Rilke Jeffri Huwae dinilai sejalan dengan visi tersebut. Sebelum dipercaya sebagai Dirjen Gakkum, Jeffri menjabat sebagai Kepala Biro Hukum di Kementerian Investasi/BKPM sejak 2021 hingga 2024. Pada Juni 2024, ia sempat berpindah peran menjadi Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas di instansi yang sama.

Sebelum berkiprah di kementerian, Jeffri memiliki latar belakang sebagai jaksa, bahkan sempat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri di sejumlah daerah. Pengalaman panjang di bidang hukum diharapkan menjadi bekal kuat bagi Jeffri untuk menjalankan amanah barunya di sektor ESDM.