CPNS Kemenkum Mulai Bertugas 2 Juni 2025, Formasi Dibagi 3 Kementerian

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi memanggil Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi tahun anggaran 2024 untuk mulai menjalankan tugas pada Senin, 2 Juni 2025. Pemanggilan ini disampaikan melalui Pengumuman Nomor SEK-KP.02.01-517 tertanggal 20 Mei 2025 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta.

Meski secara administratif masa tugas CPNS dimulai pada 1 Juni 2025, namun karena tanggal tersebut bertepatan dengan hari libur nasional, pelaksanaan tugas baru dimulai keesokan harinya.

"Mereka (CPNS Kemenkum) wajib lapor diri dan langsung memulai orientasi sesuai lokasi masing-masing,” kata Nico dalam keterangan tertulis yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin (tanggal tidak disebutkan).

Lebih lanjut, Nico menjelaskan bahwa para CPNS yang bertugas di unit pusat akan mengikuti orientasi di Graha Pengayoman, Jakarta. Sementara itu, CPNS yang ditempatkan di kantor wilayah akan menjalani orientasi di wilayah kerja masing-masing.

Dalam pengumuman tersebut juga dijelaskan mengenai ketentuan pakaian selama orientasi. Para peserta diwajibkan mengenakan pakaian rapi dan sopan, yakni kemeja putih polos tanpa motif, celana panjang hitam bagi pria, dan rok hitam bagi wanita. Bagi peserta berhijab, diwajibkan menggunakan hijab hitam polos serta sepatu pantofel.

Bagi CPNS yang berhalangan hadir pada tanggal 2 Juni karena alasan medis, diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan dari rumah sakit.

Nico juga mengimbau seluruh peserta untuk terus memantau perkembangan informasi secara resmi melalui situs dan akun media sosial resmi Kemenkum. Ia mengingatkan agar peserta tidak mudah percaya pada informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

“Seluruh informasi pasti kami umumkan hanya melalui situs dan akun resmi. Jangan sampai adik-adik CPNS dirugikan oleh sumber-sumber yang tidak terpercaya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, proses rekrutmen CPNS formasi 2024 dilaksanakan saat Kemenkumham masih menjadi satu kesatuan. Namun, untuk pemanggilan dan orientasi tahun ini sudah dilakukan oleh masing-masing kementerian hasil pemisahan, yakni Kemenkum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“CPNS sudah kami bagi untuk tiga kementerian. Yang kami umumkan hanyalah Kementerian Hukum. Yang lainnya diatur oleh Kementerian HAM serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan,” ungkap Nico.