Pelayaran Nasional Belum Berdaya Saing, Ini Penyebabnya

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA), Carmelita Hartoto, mengatakan dukungan pendanaan yang belum optimal membuat sektor pelayaran nasional belum berdaya saing.

Apalagi di tengah tuntutan peremajaan kapal berteknologi ramah lingkungan agar kapal-kapal merah putih dapat comply dengan regulasi internasional. Tentu, ia menekankan dukungan pendanaan kapal menjadi sangat krusial.

"Dukungan pendanaan dalam pengadaan kapal ini perlu dicarikan solusinya oleh seluruh stakeholder, baik regulator, pelaku usaha, perbankan dan lembaga pembiayaan. Agar industri pelayaran nasional mampu tumbuh dan berdaya bersaing regional dan global," kata Carmelita dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/5/2025).

Menurut dia, dukungan pendanaan merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha pelayaran nasional bila ingin bersaing dalam pelayaran global. Isu ini akan turut dibahas secara komprehensif di 1st Indonesia Maritime Week (IMW) 2025 pada 26-28 Mei 2025 di Jakarta International Convention Center (JICC).

Lebih lanjut, Carmelita memaparkan, pelayaran merupakan salah satu sektor industri strategis, dengan lebih dari 90 persen aktivitas perdagangan global melalui laut. Terlebih bagi Indonesia sebagai negara kepulauan.

Di sisi lain, pelayaran merupakan industri padat modal yang membutuhkan dukungan pendanaan besar, baik untuk modal kerja operasional maupun investasi jangka panjang. Modal kerja yang dimaksud adalah gaji awak kapal, jasa kepelabuhanan, hingga kewajiban pajak, dan biaya bahan bakar. Sedangkan investasi jangka panjang terkait dengan pengadaan kapal.

Dikatakan Carmelita, perusahaan pelayaran biasa memanfaatkan skema kredit perbankan maupun non perbankan untuk modal investasi kapal. Namun sayangnya, dengan kendala operasional yang dihadapi, pelayaran dikategorikan sebagai profil usaha yang berisiko tinggi.

Akibatnya, kredit pengadaan kapal nasional masih dikenakan bunga bank sampai 14 persen dengan tenor berkisar 5 tahun.

"Sebagai perbandingan, fasilitas pendanaan terhadap industri pelayaran di negara lain hanya dikenakan bunga sekitar 1-2 persen di atas libor dan tenor bisa sampai 10 tahun," bebernya.

Menurut Carmelita, dukungan pendanaan yang belum optimal tersebut membuat pelayaran nasional belum berdaya saing. Apalagi di tengah tuntutan peremajaan kapal berteknologi ramah lingkungan agar kapal-kapal merah putih dapat comply dengan regulasi internasional.

Sejumlah negara memberikan skema akses pendanaan pada sektor pelayaran. Sebut saja Singapura, yang menyediakan skema shipping trust sebagai salah satu cara pembiayaan kapal. Adapun di Inggris terdapat skema shipping funds yang dikelola oleh perusahaan manajemen investasi dan investor langsung yang fokus pada sektor pelayaran.

"Namun, Indonesia mesti mencari skema pendanaan sendiri yang sesuai dengan kondisi iklim usaha pelayaran di dalam negeri sendiri," tegas Carmelita.