Industri Pengolahan Cuma Tumbuh Tipis, Pengusaha: Hambatan Investasi Harus Diberantas

Liputan6.com, Jakarta Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyoroti sisi lain dalam pertumbuhan ekonomi 4,87 persen di kuartal I-2025. Termasuk dari sisi kontribusi industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketua Komite Tetap Perencanaan Ekonomi dan Moneter, Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional Kadin Indonesia, Ikhwan Primanda mencatat, sektor industri pengolahan tumbuh 4,55 persen di kuartal I-2025. Padahal kontribusinya terhadap total perekonomian paling tinggi yaitu 19,25 persen.

“Perizinan usaha harus dipercepat, hambatan investasi harus diberantas, dan pembukaan pabrik harus dipermudah oleh semua fihak," kata Ikhwan dalam keterangannya, Rabu (7/5/2025).

Kemudian, sektor konstruksi yang kontribusinya 9,84 persen terhadap perekonomian hanya tumbuh 2,18 persen. Sedangkan sektor real estate hanya tumbuh 2,94 persen.

Pemerintah perlu mempercepat belanja infrastruktur untuk menggerakkan sektor konstruksi, tetapi harus difokuskan ke proyek-proyek yang multiplier effect-nya besar dan dampak ekonominya cepat dirasakan masyarakat luas.

Melihat data tersebut, Ikhwan meminta pemerintah mempercepat belanja infrastruktur dan membuka keterlibatan swasta ke Proyek Strategis Nasional (PSN). Misalnya, pada pembangunan 3 juta rumah rakyat, renovasi 11.000 sekolah, hingga pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Dampak konstruksi 3 juta rumah/apartemen, renovasi sekolah, dan dapur SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) tersebut terhadap perekonomian nasional semakin optimal jika material dan tenaga kerjanya semaksimal mungkin dari dalam negeri," tuturnya.

Dia melihat pelambatan belanja pemerintah di kuartal I-2025 imbas efisiensi anggaran, bahkan turun 1,38 persen secara tahunan. Tapi, dia berharap belanja pemerintah bisa maksimal di kuartal II-2025 nanti.

Ikhwan menjelaskan, kunci dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi salah satunya melalui investasi. Dia turut meminta pemerintah menanggulangi hambatan investasi, termasuk adanya gangguan kelompok tertentu di lokasi investasi.

“Kalau ada investor mau masuk, mau bangun pabrik, mau merekrut tenaga kerja, jangan dibiarkan diganggu. Hambatan pembangunan pabrik BYD di Subang jangan sampai terulang kepada investor lain, baik oleh ormas yang mengganggu maupun mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan," tegasnya.

Ikhwan bilang, pemerintah perlu memberantas mafia tanah yang menghambat pembebasan lahan yang diperlukan investor. Menurutnya, hal itu bisa membuat investor pindah karena ongkos investasi yang mahal.

"Indonesia bersaing dengan negara-negara tetangga dalam menarik investasi. Samsung memilih Vietnam karena bisa menyediakan lahan sangat murah, hampir gratis, kepada investor yang akan membangun pabrik disana. Samsung telah membangun 24 pabrik di Vietnam sejak 2009," ucapnya.

"Tahun 2024 Google memutuskan investasi lebih dari 32 trilyun rupiah di Malaysia, padahal penggunanya lebih banyak di Indonesia. Semoga mulai 2025 ini lebih banyak investor yang memilih berinvestasi di Indonesia," sambung Ikhwan Primanda.