Tarif Trump Bikin Pabrik Nikel di Sejumlah Negara Kewalahan, Indonesia Masih Aman?

Liputan6.com, Jakarta - Kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) mulai menimbulkan dampak serius di sektor industri global, khususnya industri nikel. Beberapa pabrik nikel di negara-negara penghasil utama dilaporkan mengalami gangguan produksi, bahkan ada yang terpaksa berhenti beroperasi.

Diketahui dua negara besar penghasil nikel, yakni Filipina dan Australia, tengah menghadapi ancaman serius. Turunnya permintaan global akibat kebijakan tersebut membuat keberlanjutan industri nikel mereka goyah.

Direktur Portofolio dan Pengembangan Usaha MIND ID Dilo Seno Widagdo, menyebut kebijakan Presiden AS Donald Trump tidak hanya menurunkan permintaan nikel secara global, tetapi juga memperparah tekanan biaya produksi bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini.

Melihat kondisi global yang tidak menentu ini, Dilo mengaku telah mengambil langkah antisipatif. Ia telah menginstruksikan semua perusahaan dalam naungan MIND ID untuk menjaga agar biaya produksi tetap efisien, bahkan harus lebih rendah dari harga jual rata-rata (average selling price).

Dia menuturkan, ini adalah strategi kunci agar industri nikel dalam negeri tetap bertahan, bahkan bisa mengambil peluang saat kompetitor melemah.

"Kalau enggak die, Filipina mati, pabrik nikelnya. Australia mati pabrik nikelnya. Karena harganya sekarang turun. Mereka biayanya tinggi. Kalau gue (MIND ID) sudah antisipasi itu," kata Dilo dalam Ngobrol Eksklusif, di Graha CIMN Niaga, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Di sisi lain, Indonesia juga tak luput dari kebijakan tarif AS. Produk ekspor nikel dan turunannya dikenai tarif sebesar 32%. Namun, Dilo menyampaikan, tidak semua komoditas pertambangan terdampak secara langsung oleh tarif tersebut.

"32% itu enggak bisa dipukul rata. Artinya apa? Gue sudah mencoba memulai advokasi regulasi, sebelum Pakde Trump itu ngomongin," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Rabu waktu setempat mengumumkan jeda penerapan tarif baru secara menyeluruh untuk sejumlah negara selama 90 hari.

Dalam unggahan di media sosialnya, Donald Trump juga menuliskan secara substansial akan menurunkan Tarif Timbal Balik selama periode tersebut, sebesar 10%, yang akan berlaku segera. Dikutip dari CNBC, Kamis (10/4/2025), Trump juga menuliskan bahwa ia akan menaikkan tarif kepada barang impor dari China menjadi 125% yang berlaku dengan segera. Langkah kenaikan tarif untuk China ini dilakukan karena Beijing dianggap kurang rasa hormat kepada Pasar Dunia.

Dalam unggahan Trump di Truth Social, dirinya memutuskan untuk menunda penerapan tarif secara menyeluruh kepada lebih dari 75 negara karena negara-negara tersebut telah menghubungi pejabat AS untuk melakukan perundingan sehingga menemukan solusi yang tepat atas masalah perdagangan yang telah ia sampaikan dalam penerapan bea baru tersebut.

Arab Saudi Siap Kembangkan Kawasan Industri, Naksir MIND ID dan Vale

Kerajaan Arab Saudi bersiap untuk mengembangkan kawasan industri di Indonesia, dengan mengajak sejumlah mitra lokal semisal Holding BUMN Industri Pertambangan MIND ID dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO).

Rencana ini dibicarakan dalam pertemuan antara Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita dengan Menteri Industri dan Sumber Daya Mineral Kerajaan Arab Saudi, Bandar Al-Khorayef, di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

"Tentu karena pengembangan industri baru dilaksanakan (Arab Saudi) recently, mereka juga akan tukar pikiran dengan Indonesia bagaimana mengembangkan kawasan-kawasan industri," kata Menperin.

Menurut dia, Indonesia sudah memiliki lebih dari 150 kawasan industri yang terkelola dengan cukup baik. Dia menuturkan, itu jadi modal bagi pemerintah untuk menyiapkan nota kesepahaman (MoU) dengan Arab Saudi. "Itu semua nanti akan dalam waktu dekat akan kita tuangkan di dalam sebuah MoU, antara pihak Arab Saudi dan Indonesia. Dan, MoU ini kita harapkan bisa dilaksanakan sesegera mungkin," imbuh Menperin.