Tantangan Ekonomi Menanti Presiden Prabowo, Utang Rp 800 Triliun di Depan Mata

Liputan6.com, Jakarta Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) Indonesia pada Minggu, 20 Oktober 2024, di Gedung MPR RI, Jakarta.

Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Ajib Hamdani, mengungkapkan tiga tantangan besar yang harus dihadapi oleh perekonomian Indonesia saat ini.

1. Tantangan Fiskal yang Berat

Tantangan pertama yang dihadapi oleh Presiden Prabowo adalah masalah fiskal yang mendapat tekanan signifikan. Salah satu pekerjaan rumah besar yang perlu segera diatasi adalah jatuh tempo pembayaran utang negara senilai Rp 800 triliun pada tahun 2025.

"Problem fiskal utama adalah jatuh tempo utang sekitar Rp 800 triliun pada tahun 2025. Dengan kompleksitas fiskal yang ada, Kementerian Keuangan diharapkan dapat memberikan solusi yang inovatif," kata Ajib di Jakarta, Minggu (20/10).

Selain itu, potensi defisit APBN 2025 juga menjadi perhatian utama. Penerimaan negara diperkirakan terbatas, sementara belanja negara justru mengalami peningkatan yang signifikan.

"Belanja APBN 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, sementara penerimaan negara diproyeksikan sebesar Rp 3.005,1 triliun. Artinya, potensi defisit lebih dari Rp 600 triliun akan menambah beban utang negara," jelasnya.

2. Tingginya Angka Pengangguran

Tantangan kedua adalah masih tingginya angka pengangguran di Indonesia. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berada di angka 5,2 persen. Meskipun investasi selama lima tahun terakhir telah melampaui target, kontribusinya terhadap penciptaan lapangan kerja masih kurang signifikan.

"Investasi mengalami penurunan dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga lapangan kerja yang diharapkan dari investasi belum optimal," ungkap Ajib.

3. Masalah Kemiskinan

Tantangan ketiga adalah kemiskinan yang diperburuk oleh pelemahan daya beli masyarakat. Kondisi ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat kelas menengah mengalami penurunan kelas.

"Pemerintah harus mendorong kebijakan yang pro-pemerataan dan pengurangan angka kemiskinan," tegas Ajib.