Buruh dan Ojol Kasih Rekomendasi Bertajuk Resolusi Melawai Buat Prabowo, Apa Isinya?

Kelima, mencabut omnibus law Cipta Kerja beserta aturan turunannya. Kelompok buruh meminta pemerintah menerbitkan aturan baru tentang sistem pengupahan nasional, melaksanakan sistem jaminan sosial semesta sepanjang hayat (Universal Social Security).

Ini meliputi jaminan hari tua, persalinan, kehilangan pekerjaan, kesehatan, kecelakaan dan kematian yang sepenuhnya dibiayai oleh negara (gratis). Menjamin pelaksanaan kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat, serta laksanakan dialog sosial bersama unsur buruh dan pengusaha untuk mengevaluasi.

"Merevisi bahkan mencabut atas berbagai peraturan yang menghambat kebebasan berserikat, kepastian kerja (Job Security) dan kepastian pendapatan yang layak (income security) dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas," urainya.

Keenam, menjadikan buruh sebagai Human Capital bangsa melalui peningkatan keahlian dan pengalaman (accumulated experience) sehingga bisa menghasilkan inovasi-inovasi industry (workers proposal).

Guna mendukung ini, negara diminta menambah anggaran secara bertahap setidaknya dari 0,35 persen ke 1,5 persen selama 5 tahun untuk pembenahan dan pengembangan Balai Latihan Kerja (vocational training). Termasuk kolaborasi dengan dunia industri untuk membangun Teaching Factories dan pembinaan serikat buruh/serikat pekerja.

Ketujuh, perluasan pasar kerja luar negeri untuk penempatan tenaga kerja berketrampilan. Menjamin dan memberikan perlindungan sejati yang paripurna bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Sejak proses perekrutan pada masa penempatan dan proses kepulangan hingga integrasi sosial saat mereka pulang (Purna Migran). Pemerintah harus meratifikasi konvensi ILO 188 tahun 2007 tentang pekerjaan dalam penangkapan ikan.

Kedelapan, pemerinrah diminta segera menerbitkan payung hukum (UU) dalam hubungan kerja ekonomi digital yang menjamin kepastian pendapatan, jaminan sosial serta kebebasan berserikat.

Kesembilan, transfromasi untuk menuju energi bersih harus direncanakan secara matang dan memenuhi rasa keadilan sehingga tidak boleh ada seorangpun yang merasa ditinggalkan terutama kaum buruh/pekerja.

"Perubahan dari energi fosil sebagai misal dan juga pemanfaatan mobil listrik harus terlebih dahulu mengedepankan carbon netral ketimbang beralih langsung dan sepenuhnya kepada mobil listrik sehingga menimbulkan masalah ketenagakerjaan," ujarnya.

"Untuk itu sebagai masa transisi dapat dikembangkan mobil hybrid sehingga tidak perlu memPHK orang bahkan bisa merekrut tenaga kerja baru dalam bidang kelistrikan dan batre dan juga para pekerja yang ditugaskan menanam pohon sebagai upaya untuk menetralisasi karbon," sambung Jumhur.

Kesepuluh, dqlam 100 hari kerja pertamanya, pemerintahan Prabowo-Gibran diminta meratifikasi konvensi ILO 190/2019 tentang penghapusan kekerasan dan pelecehan di dunia kerja dan Konvensi 183 tahun 2000 tentang Prlindungan Maternitas bagi Pekerja Perempuan.