Sukses

PTPN III Gandeng TNI AD Amankan Aset Negara

Kerja sama PTPN III dan TNI AD merupakan langkah strategis untuk mengamankan aset negara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Liputan6.com, Jakarta PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding dan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Penguatan Pembinaan Teritorial Satuan Komando Kewilayahan dan Satuan Non Komando Kewilayahan Dalam Rangka Mendukung Operasional PTPN III (Persero).

Penandatangan PKS ini dilakukan oleh Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayjen TNI Joko Hadi Susilo dan Direktur Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, M. Arifin Firdaus, di Hotel Borobudur, Jakarta.

Penandatanganan PKS ini disaksikan oleh sejumlah pejabat tinggi TNI AD dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, diantaranya para Wakil Aster Kasad, para Perwira Pembantu Utama (Paban) TNI AD serta Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN I, Kadiv Hubungan Kelembagaan dan Hukum PTPN III (Persero) Holding dan Kadiv Hubungan Kelembagaan dan TJSL PTPN IV.

Direktur Manajemen Risiko PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, M. Arifin Firdaus mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengamankan aset negara dan meningkatkan ketahanan pangan nasional.

“Dengan luasnya lahan yang dimiliki PTPN hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kerja sama ini sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga aset negara yang dipercayakan pada PTPN. Melalui kerja sama ini, kami harap lahan negara bisa terjaga dengan baik dan program ketahanan pangan yang menjadi maksud dan tujuan pemerintah dapat terjalankan dengan baik” ujar Arifin.

Hal yang sama disampaikan Aster Kasad Mayjen TNI Joko Hadi Susilo. Dia menyambut baik kerja sama ini dan berharap kerja sama ini dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak serta seluruh masyarakat Indonesia.

“Kerja sama ini merupakan kolaborasi dan langkah nyata yang berguna untuk membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendukung program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pertanian untuk meningkatkan program ketahanan pangan,” ucap Mayjen TNI Joko Hadi Susilo.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Erick Thohir Ubah Nomenklatur Direksi PTPN III, Ini Daftar Terbarunya

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengumumkan perubahan nomenklatur jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko serta Direktur Hubungan Kelembagaan Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Perubahan tersebut sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-67/MBU/03/2024 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengalihan Tugas Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III.

Dalam keputusan tersebut, dua nomenklatur jabatan anggota Direksi Perseroan mengalami perubahan. Pertama “Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko” diubah menjadi “Direktur Keuangan”. Kedua, “Direktur Hubungan Kelembagaan” diubah menjadi Direktur Manajemen Risiko.

Dengan adanya perubahan nomenklatur itu, pemegang saham melakukan pengalihan penugasan kepada M. Iswahyudi yang semula menjabat Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan.

Sementara M. Arifin Firdaus yang semula menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan menjadi Direktur Manajemen Risiko. Keputusan tersebut mulai berlaku saat tanggal ditetapkan, yakni pada 15 Maret 2024.

“Perubahan nomenklatur ini merupakan salah satu bentuk penyesuaian yang tentunya dilakukan dengan berbagai pertimbangan oleh pemegang saham,” ujar Corparate Secretary Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Bambang Agustian.

Dengan demikian, susunan Direksi Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) saat ini sebagai berikut:

  • Direktur Utama: Mohammad Abdul Ghani
  • Wakil Direktur Utama: Denaldy Mulino Mauna
  • Direktur Sumber Daya Manusia: Sucipto Prayitno
  • Direktur Keuangan: M. Iswahyudi
  • Direktur Produksi dan Pengembangan: Mahmudi
  • Direktur Pemasaran: Dwi Sutoro
  • Direktur Manajemen Risiko: M. Arifin Firdaus 
3 dari 4 halaman

MenkopUKM Bidik 1.000 Hektar Perkebunan Sawit Harus Ada Pabrik Minyak Makan Merah

Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau, di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), yang dikelola koperasi sebagai bentuk inisiatif Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) melalui kemitraan antara Koperasi Pujakesuma dengan PT PTPN II diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (14/3/2024).

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki, mengatakan, Pabrik Minyak Makan Merah Pagar Merbau ini menjadi pabrik pertama di Indonesia yang memproduksi produk baru minyak makan merah, dan merupakan satu dari tiga pilot project Minyak Makan Merah yang bekerja sama dengan PTPN.

"Selain tiga pilot project tersebut, saat ini kami juga sedang menyiapkan Skema Mandiri dari Koperasi Petani Sawit Rakyat di sejumlah lokasi, seperti di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan; Kabupaten Pelalawan, Riau; Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; serta provinsi lainnya untuk mereplikasi Pabrik Minyak Makan Merah di Pagar Merbau ini,” kata Menteri Teten.

Menteri Teten berharap, ke depan setiap 1.000 hektare perkebunan sawit yang dikelola oleh koperasi harus dilengkapi dengan pabrik minyak makan merah sebagai infrastruktur pelengkapnya.

“Sesuai Arahan Bapak Presiden, hilirisasi kelapa sawit menjadi minyak makan merah oleh koperasi bertujuan untuk memastikan agar petani semakin sejahtera, memastikan keberlanjutan pasokan minyak goreng sehat dengan harga terjangkau untuk masyarakat,” tutur dia.

Adapun saat ini lebih dari 40 persen lahan perkebunan sawit di Indonesia dimiliki dan dikelola oleh petani swadaya. Namun, ia menyayangkan bahwa berpuluh-puluh tahun petani sawit dihadapkan dengan persoalan harga tandan buah segar (TBS) yang naik turun dan penuh ketidakpastian.

"Pada sisi lain, kita juga menghadapi pasokan dan harga minyak goreng di pasar yang juga sangat dinamis. Bahkan, pernah pada satu waktu langka di pasaran dengan harga melambung tinggi,” ujar Menteri Teten.

Minyak makan merah diyakini mampu menjadi alternatif minyak goreng sehat, karena mengandung senyawa alami kelapa sawit dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia, bahkan minyak makan merah juga dapat digunakan untuk mengatasi stunting.

4 dari 4 halaman

Resmikan Pabrik Minyak Makan Merah, Jokowi: Harganya Lebih Murah dari Minyak Goreng

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Pabrik Percontohan Minyak Makan Merah Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (14/3/2024). Jokowi mengatakan harga minyak makan merah lebih murah dibandingkan minyak goreng di pasaran.

"Yang saya senang pertama harga minyak makan merah ini lebih murah dari minyak goreng di pasaran. Artinya barang ini bisa bersaing di pasaran. Bisa bersaing karena harganya kompetitif," kata Jokowi saat peresmian.

Dia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki 15,3 juta hektare kebun kelapa sawit, dimana sebanyak 40,5 persen atau 6,2 juta diantaranya milik petani. Untuk itu, Jokowi membangun pabrik minyak makan merah agar dapat memberikan nilai tambah untuk petani dalam negeri.

"Kita bangun pabrik minyak makan merah ini yang pertama kali dan ini kita harapkan memberikan dapat memberi nilai tambah yang baik bagi petani sawit, utamanya yang sudah dalam bentuk koperasi," jelasnya.

 

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.