Sukses

Pemerintah Siapkan Dana Rp 75 Triliun Beli BBM dan LPG hingga 2035

Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyiapkan aturan soal Cadangan Penyimpanan Energi (CPE). Menurut proyeksi, Indonesia membutuhkan dana antara Rp 69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi, semisal BBM dan LPG.

Liputan6.com, Jakarta Dewan Energi Nasional (DEN) tengah menyiapkan aturan soal Cadangan Penyimpanan Energi (CPE). Menurut proyeksi, Indonesia membutuhkan dana antara Rp 69-75 triliun untuk membeli sejumlah komoditas energi, semisal BBM dan LPG.

Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan, dana yang utamanya berasal dari APBN tersebut nantinya bakal digunakan untuk belanja cadangan BBM, minyak mentah dan LPG hingga 2035.

"Secara bertahap sampai 2035 nanti kita punya cadangan minyak mentah, LPG, dan bensin selama 30 hari. Anggarannya kira-kira Rp 69-75 triliun," jelas Djoko di Kantor Dewan Energi Nasional, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Pemanfaatan dana tersebut paling banyak digunakan untuk membangun infrastruktur atau sewa tangki milik badan usaha. 

"Bensin dan LPG itu kan sekarang sudah banyak badan usaha yang diberikan izin penyimpanan. Kita bayar untuk biaya sewa itu punya hitungannya," imbuh Djoko.  

"Lalu untuk pembangunan infrastruktur. Kalau tangki hulu dan hilir sudah dimanfaatkan, kita bangun tangki baru. Ini secara bertahap, jadi enggak langsung sampai 2035," terangnya.

Menurut dia, CPE semisal BBM dan LPG itu nantinya hanya digunakan pada saat terjadi kondisi krisis atau darurat energi. Semisal jika terjadi bencana yang menyebabkan pasokan energi di salah satu wilayah berkurang. 

"Jumlah CPE setara dengan kebutuhan 30 hari secara impor. Kita gunakan data statistik, kemudian kapan disediakan, secara bertahap sejak aturannya diterbitkan, dengan pertimbangan kemampuan keuangan negara," tuturnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Menteri ESDM Siapkan Subsidi Energi Rp 186,9 Triliun di 2024

Sebelumnya, Pemerintah menyiapkan dana cukup besar untuk subsidi energi di tahun 2024 ini. Angkanya mencapai Rp 186,9 triliun, baik untuk Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquified Petroleum Gas (LPG), dan listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan angka alokasi subsidi energi itu berkaca pada realisasi subsidi di 2023. Tercatat ada realisasi sebesar Rp 159,6 triliun, dengan Rp 95,6 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp 64 triliun untuk subsidi listrik.

"Kemudian di 2024 targetnya itu untuk BBM dan LPG sebesar Rp113,3 triliun, kita liat ini tren (konsumsi) meningkat," ujar Arifin dalam Konferensi Pers Capaian Sektor ESDM Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Selasa (16/1/2024).

"Ini tentu saja kita antisipasi harga bahan baku minyak mentahnya juga demand yang juga cukup meningkat, dan kita liat juga listrik juga meningkat menjadi Rp73,6 (triliun). Totalnya subsidi ini Rp186,9 triliun," imbuhnya.

Guna mengoptimalkan porsi kucuran subsidi, Arifin berharap harga bahan baku seperti minyak dunia bisa berangsur turun. Dengan begitu, harapannya, beban terhadap dana subsidi menjadi lebih ringan dan efisien.

"Kita berharap juga bahwa adanya perubahan-perubahan keadaan di global yang memang bisa memberikan dampak positif yang bagus untuk pengehmatan subsidi kita dalam negeri," ucapnya.

 

3 dari 3 halaman

Minta Masyarakat Bijak

Sementara itu, di sisi lain, Arifin meminta masyarakat turut bisa terlibat dalam mengurangi beban subsidi ini. Caranya, bisa dengan menggunakan BBM non subsidi.

"Intinya bagaimana kita bisa mengefesiensikan subsidi energi tanpa mengurangi kebutuhan, itu harus dari semua pihak berpartisipasi. Nah ini perlu masyarakat juga untuk bisa membantu kan lebih bagus kita hemat biaya subsidinya dan bisa dimanfaatkan untuk sektor lainnya yang masih membutuhkan," tutur Arifin.

Dengan dukungan regulasi nantinya, dia berharap hanya kelompok yang berhak saja yang mendapatkan alokasi subsidi.

"Inilah yang memang kita harus lakukan dan harus kita selesaikan ke depan, tapi memang konsistensi program harus bisa dilanjutkan," pungkasnya.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini