Sukses

Prabowo Tugaskan Unhan Bangun Rumah Murah Terapung, Ini Anggaran yang Disiapkan

Pembangunan rumah murah ini akan memakai dua pola. Pertama, rumah panggung guna mengantisipasi penurunan muka tanah pada kota-kota di Pantura hingga mencapai 25 cm per tahun.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menugaskan Universitas Pertahanan (Unhan) untuk membuat model rumah murah terapung bersamaan dengan proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pulau Jawa.

Penugasan ini diberikan lantaran Prabowo menilai pembangunan Giant Sea Wall tidak bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Di sisi lain, ia melihat banyak rakyat di Pantura Jawa dengan kualitas hidup sama sekali tidak manusiawi. 

"Jadi saya tugaskan Universitas Pertahanan untuk melakukan pilot project membuat pemukiman murah di kawasan terendam air," ujar Prabowo dalam Seminar Nasional Strategi Perlindungan Kawasan Pulau Jawa Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut, Rabu (10/1/2024).

Pembangunan rumah murah ini akan memakai dua pola. Pertama, rumah panggung guna mengantisipasi penurunan muka tanah pada kota-kota di Pantura hingga mencapai 25 cm per tahun. 

"Satu, rumah-rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita. Kalau tadi 25 cm setahun, berarti kalau 20 tahun 500 cm. Berarti panggung ini harus bisa di atas genangan setinggi itu," ungkapnya. 

Kedua adalah pola rumah murah terapung. Dengan bantuan PT PAL Indonesia, PT LEN Industri (Persero) dan teknisi Universitas Pertahanan, Prabowo menemukan prototipe rumah murah terapung senilai Rp 130 juta per unit.

"Sudah termasuk solar panel, septic tank. Sehingga dia bisa hidup off grid tanpa tergantung PLN, dan dia bisa hidup dengan sanitasi yang bersih dengan bayou technology yang modern, mikroba dan sebagainya," imbuhnya. 

Prabowo menyebut pembangunan prototipe rumah murah terapung sudah dimulai. Ia bahkan menganggarkan Rp 20 juta lebih untuk pembangunan satu rumah. 

"Ini kita sudah mulai prototipenya. Untuk demikian saya sudah kasih anggaran, perencanaan mereka bagus Rp 130 (juta), saya bikin, sudah, kau saya kasih anggaran lebih Rp 150 juta," ungkapnya. 

"Kita sudah lama jadi orang Indonesia, budaya Indonesia ini suka mark up-mark up, sekalian aja saya kasih spilling, yang sah. Jadi dia enggak usah tipu-tipu," Prabowo menambahkan. 

Namun di akhir omongannya, Prabowo seakan bilang kalau pembangunan rumah-rumah tersebut hanya bersifat sementara sebelum proyek Tanggul Laut Jawa rampung. 

"Pada saat jadi, mereka akan kita pindahkan. Jadi nelayan-nelayan kita, mereka-mereka yang hidup dari laut, dari Pantura, hidup layak sebagai warga negara, bangsa yang terhormat," pungkasnya. 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Akan Bangun Tanggul Laut Pulau Jawa, Anggaran Rp 778,7 Triliun

Pemerintah akan membangun mega proyek tanggul laut pulau Jawa atau giant sea wall. Pembangunan Tanggul Laut Pulau Jawa diperkirakan memakan waktu 40 tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mencatat, biaya pembangunan giant sea wall mencapai Rp164,1 triliun untuk tahap pertama melalui skema pendanaan  Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

 Adapun, total anggaran untuk pembangunan Tanggul Laut Pulau Jawa diperkirakan mencapai USD 50 miliar. Nilai ini setara Rp 778,78 triliun dengan asumsi kurs Rp 15.575 per USD.

"Dari hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian PUPR, estimasi kebutuhan anggaran pembangunan tanggul laut dan pengembangan kawasan serta penyediaan air baku dan sanitasi adalah sebesar Rp164,1 triliun," kata Airlangga dalam acara Seminar Nasional Pembangunan Tanggul Laut, di Kempinski Hotel, Jakarta, Rabu (10/1/2024).

3 dari 3 halaman

Solusi Banjir Rob

Airlangga menyebut, pembangunan mega proyek Tanggul Laut Pulau Jawa untuk mengatasi ancaman penurunan muka tanah (land subsidence) dan fenomena banjir rob yang sering terjadi di kawasan Pantura Jawa.

"Diperkirakan setidaknya terdapat 70 Kawasan Industri, 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 28 Kawasan Peruntukan Industri, 5 Wilayah Pusat Pertumbuhan

Industri, dan wilayah perekonomian lainnya yang akan terdampak apabila tidak segera ditangani," ujar Menko Airlangga.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.