Jadi Menko Polhukam, Mahfud MD Tangani Kasus Korupsi Rp 677,52 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Andi Widjajanto mengatakan, Calon Wakil Presiden (Cawapres) Mahfud MD telah menangani kasus korupsi Rp 677,52 triliun dalam periode jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam).

"Kasus yang ditangani Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam sejak menjabat pada bulan Oktober 2019 sampai sekarang, berjumlah Rp 677 triliun atau tepatnya Rp677,52 triliun," kata Andi dikutip dari Antara, Sabtu (23/12/2023).

Sejumlah kasus korupsi yang telah ditangani oleh Mahfud MD antara lain tindak pidana pencucian uang oleh oknum dari Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun, kasus penipuan oleh Koperasi Indosurya mencapai Rp 106 triliun, korupsi Asabri Rp 22,78 triliun, hingga korupsi Bakti Kominfo Rp 8 triliun.

Mahfud MD bahkan telah memproses lebih dari 140 pelaku pinjaman online dalam satu hari. Kerja keras Menko Polhukam itu kemudian dinilai sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari kerugian akibat korupsi serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Pemerintah dapat menstabilkan harga, menaikkan nilai ekspor, sampai membuat hilirisasi.

Menurut dia, bila dana korupsi itu dapat dialihkan untuk kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan perekonomian bangsa yang berdasarkan data Kementerian Keuangan pada kuartal ketiga 2023 tumbuh positif sebesar 4,94 persen, dapat menambah pendapatan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 3,9 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia katakanlah di angka 4,6 persen, kalau ditambah 3,9 persen saya bulatkan saja jadi 4 persen langsung jadi 8,6 persen," katanya.

Berdasarkan hitungan TPN, apabila Pemerintah berhasil membawa laju pertumbuhan ekonomi di atas angka 8 persen, rasio pajak (tax ratio) yang menurut Calon Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka perlu dinaikkan menjadi 23 persen, tidak perlu lagi dilakukan karena trennya yang sudah baik.

"Enggak usah juga utak-atik ICOR, ICOR sekarang sudah mendekati 7. ICOR terbaik yang pernah kita miliki itu mendekati 4 pada tahun 1987, 1991 pada masa pemerintahan Pak Harto," ucap Andi.