Jaga Rupiah, Bank Indonesia Diprediksi Tetap Tahan Bunga Acuan BI-7DRRR di 5,75%

Josua menilai, penekanan BI untuk lebih menstabilkan nilai tukar Rupiah, dan bagaimana BI mengantisipasi dan mengatasi jika the Fed menjadi lebih hawkish di masa depan akan menjadi agenda yang perlu diawasi dalam RDG bulan Oktober 2023.

"Kami melihat BI akan mempertahankan BI-7DRRR pada level 5,75 persen setidaknya hingga kuartal ketiga tahun 2024 sebelum mempertimbangkan pemotongan suku bunga," ujarnya.

Disisi lain, ia melihat bahwa tekanan yang telah disebutkan sebelumnya dapat berlanjut hingga paruh pertama tahun 2024. Perkiraan Josua mengenai kemungkinan BI memotong suku bunga kebijakan pada paruh kedua tahun 2024 didasarkan pada potensi masuknya dana dan penguatan nilai tukar Rupiah, seiring dengan ekspektasi the Fed memangkas FFR paling awal pada Juni 2024.

Selain itu, karena dampak inflasi yang berasal dari El-Nino diperkirakan juga akan mereda pada paruh kedua tahun depan, kemungkinan untuk BI memotong suku bunga kebijakannya akan lebih tinggi untuk dilakukan pada paruh kedua tahun 2024.

Sebelumnya, Berdasarkan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 September 2023, memutuskan untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen, suku bunga Deposit Facility sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,50 persen.

"Rapat RDG Bank Indonesia pada 20-21 September 2023 memutuskna untuk mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 5,75 persen, demikian juga suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 5,00 persen, dan suku bunga Lending Facility tetap sbesar 6,50 persen," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dalam konferensi pers, Kamis (21/9/2023).

Menurutnya, keputusan mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75 persen ini seagai konsistensi kebijakan moneter untuk memastikan inflasi tetap renah dan terkendali dalam kisaran sasaran 3,0±1 persen pada sisa tahun 2023 dan menurun menjadi 2,5±1 persen pada 2024.

Lebih lanjut, kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilisasi nilai tukar Rupiah untuk memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global.

Sementara itu, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik, kebijakan makroprudensial longgar terus diarahkan untuk memperkuat efektivitas pemberian insentif likuiditas kepada perbankan guna mendorong kredit/pembiayaan dengan fokus hilirisasi, perumahan, pariwisata dan pembiayaan inklusif dan hijau.

Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial ini akan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 2023. Demikian juga digitalisasi sistem pembayaran terus diakselerasi untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital termasuk digitalisasi transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Bank Indonesia juga terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.