Pendaftaran Capres-Cawapres Hari Ini, Intip Janji-Janji Mahfud Md Vs Cak Imin

Sementara itu, berikut daftar janji-janji manis Cak Imin dan Anies Baswedan sebagai Capresnya jika menang dalam Pemilu 2024:

1. Dana Desa Rp 5 Miliar

Bakal calon Wakil Presiden dari PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjanjikan dana desa nantinya akan naik menjadi Rp5 miliar per desa.

"Kami sudah menghitung dana desa untuk 2023 ini Rp2 miliar per desa cukup. Bisa meningkat drastis Rp5 miliar per desa. Ini target yang ingin diperjuangkan di pemerintahan baru," katanya saat mengadakan pertemuan dengan para kiai dan Ketua DPC PKB se-Jawa Timur di Gedung Futsal Ponpes Al Aqobah Desa Kwaron, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Minggu 10 September 2023, dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar. Sehingga, nominal Rp5 miliar bukan lah harga yang mahal untuk memajukan ekonomi.

"Karena apa? Alamnya kaya raya. Karena apa? APBN nya besar. Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp250 juta. Di tangan Pak Halim bisa melonjak langsung jadi Rp2 miliar per desa," jelasnya."Ini contoh APBN, cuman Menteri aja bisa jualan kayaknya miliar. Apalagi wapres atau presiden," tambahnya

2. Kesetaraan

Capres Anies Baswedan mengaku saat ini tengah merumuskan apa saja yang akan dilakukan jika menjadi Presiden 2024. Rumusan ini tengah digodog oleh Cak Imin selaku pasangannya.

"Kita ingin Indonesia yang kemajuannya dirasakan oleh kita semua. Kita ingin ada kesetaraan kesempatan, kita ingin keluarga-keluarga di Indonesia dimanapun mereka berada ada kesetaraan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik, untuk bisa mendapatkan kebutuhan pokok yang murah dan terjangkau, untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik. Kesetaraan ini yang menjadi visi kita," tutur Anies.

Bakal calon wakil presiden (cawapres) Mohamad Mahfud MD mengatakan dirinya tidak mengeluarkan uang sedikit pun hingga ditunjuk menjadi kandidat pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 oleh PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Perindo.

"Saudara percaya? Yakin 100 persen, bahkan 1.000 persen, saya masuk ke situ menjadi (bakal) cawapres, disetujui oleh partai koalisi, (saya) tidak mengeluarkan uang sepeser pun. Dulu rame isunya wah ndak bisa, ndak punya uang nggak bisa jadi cawapres, nggak bisa capres, harus setor ke pimpinan partai. Ini sepeser pun sungguh tidak," kata Mahfud MD dikutip dari Antara, Rabu (19/10/2023).

Mahfud menilai partai-partai yang berkoalisi mengusung bakal capres Ganjar Pranowo memang mencari dan mempertimbangkan tokoh-tokoh berkualitas sebagai bakal cawapres.

"Partai ini memang memilih kualitas. Tidak menentukan berdasarkan 'isi tas'. Betul, dia membaca tokoh siapa yang layak menurut survei, tetapi juga dihitung kualitasnya, keperluan negara ini apa. Sehingga saya, ya, langsung di-ini, bagi saya ini surprise betul. Saya tidak ditanya apa, uang kampanyenya bagaimana, ndak ada," kata Mahfud.

Kebutuhan Kampanye Pilpres 2024

Justru sebaliknya, Mahfud mengaku dia yang diminta oleh partai koalisi pengusung Ganjar itu untuk menyampaikan kebutuhannya selama kampanye dan menjalankan tugas negara jika terpilih memenangi Pilpres 2024.

"Ketua partai itu (bilang), You perlu apa? Bilang, biar kami yang mengurus, karena ini keperluan negara," kata Mahfud.

Sehari sebelum pendaftaran capres dan cawapres dibuka, Rabu, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan Mahfud MD sebagai bakal cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Megawati menilai Mahfud merupakan sosok intelektual dan berpengalaman dalam mendampingi Ganjar Pranowo. Mahfud dinilai merupakan sosok yang memiliki pengalaman lengkap, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif.

Mahfud juga merupakan "pendekar" hukum dan pembela rakyat kecil.

Empat partai koalisi tersebut dijadwalkan mendaftarkan Ganjar-Mahfud sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2024 ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, di Jakarta, Kamis (19/10).

KPU membuka pendaftaran bakal capres dan cawapres di Jakarta, pada tanggal 19-25 Oktober 2023.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara.