OJK Terbitkan Aturan Baru Soal Penyidikan Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Simak Rinciannya

Liputan6.com, Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16 tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan (POJK Penyidikan) yang merupakan penyesuaian dari POJK 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan.

Dilansir dari keterangan resmi OJK, Kamis (24/8/2023), penyesuaian POJK Penyidikan ini merupakan tindaklanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan dan penyelesaian pelanggaran di sektor jasa keuangan kepada OJK. 

Diketahui sebelumnya, dalam UU No 21 tahun 2011 tentang OJK juga sudah mengatur mengenai kewenangan penyidikan OJK di sektor jasa keuangan.

Adapun sesuai UU P2SK, pengaturan yang berubah di POJK 16/2023 adalah mengenai:

1.  Cakupan tindak pidana disektor jasa keuangan;
2. Kategori Penyidik OJK;
3. Kewenangan Penyidik OJK, termasuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang;
4. Penyelesaian pelanggaran peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
5. Perluasan informasi dan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang dapat dimintakan keterangan dan pemblokiran rekening.

Dalam POJK ini maka cakupan tindak pidana di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

1. Perbankan;
2. Pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon;
3. Perasuransian,penjaminan, dandanapensiun;
4. Lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura,lembaga keuangan mikro,dan LJK lainnya;
5. Inovasi teknologi sektor keuangan serta aset keuangan digital dan aset kripto;
6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi, dan pelindungan konsumen; yang mencakup kegiatan konvensional dan syariah.