Cara Cek BI Checking yang Kini Bernama SLIK OJK

Liputan6.com, Jakarta Masyarakat mengajukan pinjaman atau membuat kartu kredit biasanya tidak asing lagi dengan BI Checking checking. BI Checking berlaku untuk semua pengajuan kredit mulai dari Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) hingga pengajuan kartu kredit.

Namun saat ini, BI checking sudah beralih nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK). Per 1 Januari 2018 BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID) sudah berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK yang sekarang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK sendiri merupakan sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb).

Pengecekan BI Checking atau yang kini dikenal sebagai SLIK OJK ini bisa dilakukan secara offline maupun online.

Tahap-tahap cara cek BI Checking atau SLIK OJK secara online sebagai berikut :

1. Akses laman konsumen.ojk.go.id/minisitedplk/registrasi untuk melakukan registrasi.
2. Selanjutnya, pilih "Jenis Pemohon" serta tanggal antrian
3. Isi seluruh kolom yang dipersyaratkan dengan lengkap dan benar sesuai dengan dokumen identitas yang dilampirkan.
4. Unggah foto atau scan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai permohonan yang diajukan, di antaranya:

A. Debitur Perseorangan

- Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa: KTP untuk debitur WNI, Paspor untuk debitur WNA. 

B. Debitur yang Telah Meninggal Dunia

- Fotokopi identitas diri dengan menunjukkan identitas diri asli berupa: Dokumen identitas pihak yang memiliki hubungan keluarga atau ahli waris, KTP untuk keluarga / ahli waris WNI, dan paspor untuk keluarga / ahli waris WNA.

- Dokumen yang menerangkan kematian Debitur yang dikeluarkan oleh pihak berwenang (Surat Keterangan Kematian / Akta Kematian).

- Dokumen yang menunjukkan hubungan kekeluargaan antara lain kartu keluarga atau akte lahir atau surat keterangan ahli waris.

C. Debitur Badan Usaha

- Fotokopi identitas diri badan usaha yang telah dilegalisasi dan identitas pengurus dengan menunjukkan identitas diri asli badan usaha berupa: dokumen identitas Direktur badan usaha, KTP untuk Direktur WNI, dan paspor untuk Direktur WNA.

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha.

- Akta pendirian badan usaha.

- Anggaran dasar terakhir badan usaha yang memuat susunan dan kewenangan pengurus.