Sri Mulyani Buktikan Janji Sebar Uang ke Pemda yang Kendalikan Inflasi, Ini Daerah dan Nilainya

FOTO: Kenaikan Sejumlah Bahan Pokok Picu Laju Inflasi — Sebanyak 33 Pemerintah Daerah mendapatkan insentif fiskal dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Sebanyak 33 Pemerintah Daerah mendapatkan insentif fiskal dalam rangka pengendalian inflasi daerah tahun anggaran 2023 periode pertama.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Luky Alfirman, mengatakan total insentif yang digelontorkan kepada pemda yang mampu kendalikan inflasi mencapai Rp 330 miliar.

"Periode pertama ini, alokasi yang diberikan totalnya Rp 330 miliar, dengan alokasi tertinggi Rp 12,29 miliar (Kab. Banyuwangi), dan terendah Rp 8,892 miliar," kata Luky dalam Penyerahan Insentif Fiskal Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi di Daerah, Senin (31/7/2023).

Adapun pemberian insentif tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271 Tahun 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan untuk Kelompok Kategori Kinerja dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah pada Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.

Luky berharap insentif fiskal ini bisa dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat, mendukung pengendalian inflasi, penurunan stunting, peningkatan investasi, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Berikut rincian masing-masing 33 Pemerintah Daerah yang mendapatkan insentif fiskal:

Kab. Aceh Barat Rp 9.532.909.000
Kab. Aceh Besar Rp 9.597.631.000
Kab. Aceh Selatan Rp 9.589.276.000
Kota Langsa Rp 10.844.657.000
Kab. Gayo Lues Rp 9.506.496.000
Kota Gunungsitoli Rp 8.982.661.000
Kota Payakumbuh Rp 9.138.406.000
Kab. Indragiri Hilir Rp 9.492.022.000
Kota Dumai Rp 10.353.065.000
Kab. Bungo Rp 9.565.349.000
Kab. Merangin Rp 10.820.277.000
Kab. Banyuasin Rp 9.454.033.000
Kab. Ogan Ilir Rp 9.591.545.000
Kab. Bengkulu Utara Rp 9.680.149.000
Provinsi DKI Jakarta Rp 11.677.376.000
Kab. Bekasi Rp 10.015.718.000
Kab. Garut Rp 10.634.802.000
Kab. Pangandaran Rp 11.081.589.000
Kab. Jepara Rp 9.664.190.000
Kab. Sleman Rp 10.021.848.000
Kab. Banyuwangi Rp 12.290.240.000
Kab. Sintang Rp 9.560.837.000
Kab. Kayong Utara Rp 9.943.767.000
Provinsi Kalimantan Tengah Rp 9.340.027.000
Kab. Sukamara Rp 10.019.416.000
Kota Bitung Rp 11.677.460.000
Kab. Minahasa Selatan Rp 9.980.079.000
Kab. Halmahera Timur Rp 10.275.276.000
Kab. Halmahera Selatan Rp 9.480.979.000
Kota Serang Rp 9.003.751.000
Kab. Bangka Tengah Rp 10.310.410.000
Provinsi Gorontalo Rp 8.982.597.000
Kab. Pohuwato Rp 9.891.162.000.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Janjikan Bonus bagi Pemda yang Bisa Tekan Inflasi

Pasar — Secara tahunan, inflasi masih mencapai 3,52 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan yang menjadi kontributor terbesar inflasi berdasarkan kategori ada dua. Antara lain inflasi komponen bergejolak (volatile food) dan harga barang/jasa yang ditetapkan pemerintah (administered price).

Maka, untuk menjaga stabilitas harga, pemerintah pusat menggerakkan pemerintah daerah (pemda) untuk turun tangan mengatasi inflasi di masing-masing wilayah. Mengingat harga pangan misalnya bisa menjadi penentu tingkat inflasi nasional.

"Kalau kita bisa mempertahankan atau menjaga stabilitas harga pangan ini akan sangat menentukan tingkat inflasi kita terkendali. Makanya, sekarang koordinasi dengan daerah-daerah dilakukan," kata Sri Mulyani dalam acara Sapa Indonesia Pagi Kompas TV, Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Sri Mulyani menjelaskn tahun ini pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp 92 triliun untuk ketahanan pangan. Dana tersebut direalisasikan dalam bentuk penyediaan infrastruktur pertanian seperti irigasi sampai bibit.

Dia mengklaim segala upaya yang telah dilakukan Bulog dan Badan Pangan Nasional untuk menjaga stabilitas harga pangan. Sehingga, kontribusi terbesar terhadap inflasi bisa dilakukan.

"Kemarin kan naik karena cabe, bawang merah. Kalau barang ini bisa diproduksi di dalam negeri harus diproduksi. Kalau gandum memang tidak bisa ditanam di Indonesia. Ini salah satu tantangan untuk stabilkan (inflasi pangan)," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Optimalisasi TPID

BI Prediksi Inflasi Oktober Capai 0,05 Persen — Pedagang beraktivitas di salah satu pasar tradisional di Jakarta, Rabu (26/10/2022). Bank Indonesia (BI) dalam Survei Pemantauan Harga (SPH) memperkirakan tingkat inflasi hingga minggu ketiga Oktober 2022 mencapai 0,05% secara bulanan (month-to-month/mtm). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain itu, kata dia Pemerintah akan terus berupaya menangani inflasi, melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Pemerintah menjanjikan insentif tambahan bagi daerah yang bisa menurunkan inflasinya lebih rendah dari nasional akan diberikan reward.

"Hadiah dalam bentuk dana insentif daerah," imbuhnya.

Caranya, pemerintah pusat akan melihat tingkat inflasi di setiap daerah melalui data Badan Pusat Statistik (BPS). Dari data tersebut Pemerintah akan langsung memberikan reward kepada daerah yang berhasil menurunkan inflasi paling rendah dari nasional.

Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (Liputan6.com/Abdillah)

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto Tegaskan Nilai Tukar Rupiah Masih Aman

inflasi
Bisnis
Inflasi adalah kemerosotan nilai uang (kertas).
Lihat Selengkapnya
inflasi
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Kendalikan Infalsi
pemda
Insentif
Insentif Fiskal