Belanja Daerah Tertunda Gara-Gara Libur Lebaran 2023

Pemprov DKI Jakarta Alokasikan Rp 171 M untuk Pembangunan Trotoar — Pekerja menyelesaikan proyek revitalisasi trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (22/11/2022). Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp 171 miliar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2023 untuk revitalisasi trotoar di Ibu Kota. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Pemerintah Daerah (Pemda) sedikit tersendat di awal tahun ini. Salah satu belum maksimalnya belanja daerah di awal tahun ini karena adanya libur Lebaran 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi belanja daerah tercatat Rp 219,44 triliun sampai akhir April 2023. angka ini melambat 5,56 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama telah mencapai Rp 232,36 triliun.

"Dari sisi belanja, di daerah nampaknya menghadapi tantangan karena justru terjadi perlambatan. Belanjanya justru mengalami kontraksi 5,56 persen yaitu sebesar Rp 219,44 triliun," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (22/5/2023).

Dia merincikan, sampai akhir April 2023 belanja pegawai mengalami penurunan hingga 3,29 persen sehingga realisasinya hanya baru Rp108,82 triliun. Lalu belanja barang dan jasa turun 7,45 persen atau senilai Rp54,90 triliun.

Kemudian belanja modal turun 12,71 persen atau mencapai Rp 10,77 triliun, dan belanja lainnya turun 6,71 persen atau mencapai Rp 44,96 triliun.

Sri Mulyani mengatakan lambatnya belanja daerah di April 2023 tidak terlepas dari momentum libur lebaran. Mengingat hari bekerja efektif bulan lalu hanya 12 hari saja.

"Salah satu penjelasannya adalah selama April kemarin banyak hari libur dan cuti bersama. Efektif hari kerja hanya 12 hari,” kata dia.

Akibatnya, berbagai surat pencairan anggaran dilakukan hanya sampai tanggal 18 April. Sebab pemerintah memajukan jadwal cuti bersama pada tanggal 19 April 2023.

“Sehingga banyak surat untuk pencairan anggaran yang berakhir pada 18 April tidak bisa direalisir pada April. Kita prediksi pada Mei barangkali akan terjadi kenaikan belanja daerah," tandasnya.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Mwerdeka.com

2 dari 3 halaman

Heboh Jalanan Rusak di Lampung, Sri Mulyani Ungkap Alokasi Anggaran Pembangunan Jalan

Jokowi Mendadak Cek Jalan Rusak di Labuan Batu Utara yang Sempat Viral — Jokowi mengecek langsung lubang jalan yang digenangani air dan lumpur dengan berjalan kaki. (FOTO: Dok. Agus Suparto/Biro Pers Kepresidenan)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memaparkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan jalan di Lampung dan Sumatra.

Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut melalui akun instagran resminya @smindrawati, dikutip Minggu (7/5/2023).

Sri Mulyani menulis, dalam kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Provinsi Lampung disampaikan kalau pemerintah akan membangun jalan-jalan yang rusak. Tugas pembangunan dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Sri Mulyani menuturkan, dari dana Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN), alokasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Lampung pada 2023 sebesar Rp 588,7 miliar. “Sudah terealisasi Rp 81,6 miliar hingga 2 Mei 2023. Realisasi tahun 2022 sendiri mencapai Rp 508,1 miliar,” tulis Sri Mulyani di akun instagramnya.

Dikutip dari Antara, secara keseluruhan ruas jalan nasional di Provinsi Lampung mencapai 1.289,1 kilometer (KM).

Sri Mulyani menambahkan, APBN juga distribusikan transfer dana dari pusat ke pemerintah daerah (pemda) untuk pembangunan jalan (dana alokasi khusus/DAK fisik) pada 2023 untuk provinsi/kabupaten/kota seluruh Lampung mencapai Rp 402,44 miliar untuk 231,9 km jalan.

Selain itu, alokasi APBN untuk pembangunan jalan tol Sumatera yang melintasi provinsi Lampung.

Alokasi APBN untuk penyertaan modal negara (PMN) dan jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya di dua ruas. Pertama, Ruas Bakauheni-Terbanggi Besar dengan panjang 140 km. "Dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp 2,2 triliun dan jaminan pemerintah Rp 22,09 triliun,” tutur dia.

Kedua, Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung dengan panajng 189 KM. “Dukungan pemerintah dalam bentuk PMN Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun,” tutur dia,

Sri Mulyani menambahkan, ada juga pendanaan pembebasan lahan oleh Badan Layanan Umum Lembaga Manajemen Aset Negara (BLU LMAN) untuk Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar senilai Rp 3,75 triliun. Selanjutnya untuk Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebesar Rp 1,86 triliun.

3 dari 3 halaman

Alokasi APBD

Kemudian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdapat program penyelenggaraan Jalan APBD 2023 provinsi/kabupaten/kota di seluruh Lampung mencapai Rp 2,16 triliun, khusus Provinsi Lampung Rp 886,8 miliar.

Adapun program penyelenggaraan jalan terdiri dari belanja modal, belanja hibah, dan belanja barang atau jasa. Sri Mulyani menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan agenda prioritas nasional pada 2023.

“Pajak yang dibayar rakyat dimanfaatkan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah nusantara,” ujar dia.

Infografis Pernyataan Jokowi Usai Jajal Jalan Rusak di Lampung. (Liputan6.com/Abdillah)

Lebaran
Peristiwa
Lebaran adalah nama lain dari Hari Raya umat Islam.
Lihat Selengkapnya
Lebaran
apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
Sri Mulyani
Tokoh
Sri Mulyani Indrawati kini menjabat sebagai Menteri Keuangan di Kabinet Kerja.
Lihat Selengkapnya
Sri Mulyani
Belanja Daerah
libur lebaran