Taksi Bandara Halim Persanakusuma Dimonopoli TNI AU, Begini Kata Organda

Liputan6.com, Jakarta Taksi Bandara Halim Perdanakusuma dikeluhkam masyarakat karena harga yang dianggap terlalu tinggi. Organisasi Angkutan Darat (Organda) pun menanggapi persoalan tersebut.

Beberapa waktu lalu, viral di media sosial mengenai tarif taksi di Bandara Halim Perdanakusuma. Selain tarif, pilihan taksi pun tak begitu beragam, hanya ada taksi Puskopau, Grab Puskopau, dan Gojek Puskopau. Artinya, keseluruhan moda transportasi pasca penerbangan diambil alih TNI AU sebagai pemilik lahan bandara.

Sekretaris Jenderal Organda Ateng Haryono menilai persoalan disana bukan hanya pada tarif yang diberlakukan. Tapi, dia menekankan pada koneksi antarmoda atau intermoda dalam satu kawasan.

Misalnya, akses transportasi pasca penerbangan dari bandara seperti Bandara Halim Perdanakusuma. Dia memandang, terkait hal ini sepatutnya tak hanya ditentukan oleh satu pihak.

"Perpindahan (antarmoda) itu mestinya disediakan pengelola, hak itu termasuk di airport. Nah kami selalu berpandangan sebetulnya airport skealipun jangan terlalu menerpakan ketentuan aturann yang agak sepihak menurut versi pengelola," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu (28/12/2022).

Kendati, dia menyadari bisa jadi dengan patokan yang ditetapkan, ada standar pelayanan yang perlu dipenuhi sesuai dengan yang diberikan pengelola. Dengan begitu, bisa dibilang kalau biaya yang dibebankan ke pengguna moda perlu sebanding dengan fasilitas atau layanan yang diterima.

"Aturan itu bagus biasanya memberikan standar pelayanan minimal, itu yang mesrinya bisa disediakan siapapun yang engage kesitu," kata dia.

Mengenai terbatasnya pilihan taksi yang ada, Ateng menyebut sejatinya Organda siap membantu jika diperlukan adanya tambahan operator taksi lainnya di kawasan Bandara Halim Perdanakusuma. Hanya saja, dia belum bisa memastikan kapan hal itu bisa terealisasi.

Mengingat, sebelum pemberhentian sementara operasional di bandara tersebut, sudah ada beberpaa anggota Organda yang juga menyediakan taksi di sana.

"Intinya kami siap, pada dasarnya kami siap support kalau mislanya Halim butuh alternatif dari yang sudah ada," ungkapnya.

Terjadi di penerbangan Citilink rute Bandara Halim Perdanakusuma menuju Bandara Ngloram, Blora. Sebuah video menunjukkan seorang pria mencoba membuka pintu darurat pesawat. Akibat kejadian itu, pesawat akhirnya batal terbang

2 dari 4 halaman

Jadi Masukan

Bandara Halim Perdanakusuma Kembali Layani Penerbangan Komersial — Penumpang yang membawa koper berjalan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (1/9/2022). Pembukaan kembali Bandara Halim Perdanakusuma ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement antara PT Angkasa Pura II (AP II) dan PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) pada 31 Agustus 2022. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Lebih lanjut, Ateng mengatakan mengenai keluhan tarif itu bisa menjadi masukan bagi pengelola taksi di Bandara Halim Perdanakusuma. Selanjutnya, bisa dilakukan evaluasi mengenai penetapan tarif zonasi.

Dia mengisahkan, dalam penentuan tarif untuk taksi, biasanya ditentukan dengan argo per kilometer. Namun, ada beberapa yang juga menerapkan tarif zonasi, seperti yang terjadi di Bandara Halim Perdanakusuma.

"Biasanya airport (menerapkan) tarif zona, itu kebijakan sepihak yang mungkin ada masukan kemahalan, itu sebetulnya persoalan pressing policy yang bisa ditinjau atau diperhatikan oleh pengelola," ujarnya.

3 dari 4 halaman

Kata Kemenhub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal keluhan viral masyarakat terkait tarif taksi Bandara Halim Perdanakusuma yang terlampau tinggi.

Ini lantaran terbatasnya moda transportasi di sana, yakni taksi bandara Puskopau, Grab Puskopau dan Gojek Puskopau di bawah TNI AU, plus terkena subcharge lebih mahal dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati tak memungkiri, pemerintah perlu berkolaborasi dulu dengan TNI AU selaku pemilik lahan Bandara Halim Perdanakusuma, di luar hak pengoperasian bandara oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

"Karena pengelolaan dalam situ kan lahannya punya TNI AU, memang tak bisa diputuskan sendiri oleh Kemenhub. Yang ada kita akan bahas dengan pihak TNI yang memiliki lahan," ujar Adita di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12/2022).

"Di luar bandara ini kan pengelolaan TNI ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah komunikasi dan berikan masukan juga dan meneruskan apa yang jadi keluhan masyarakat," sambung dia.

4 dari 4 halaman

Fokus Pemulihan

Saat ini, Kemenhub disebutnya masih fokus untuk memulihkan pengoperasian Bandara Halim Perdanakusuma, yang belum sepenuhnya kembali seperti sebelum revitalisasi.

"Kita dulu masih fokus revitalisasi, Halim juga blm 100 persen seperti sebelum revitalisasi. Kita masih fokus ke situ, membuat maskapai mau terbang ke Halim terbang seperti dulu," ungkapnya.

Itu tergambar dari volume kedatangan penumpang di Bandara Halim Perdanakusuma, yang belum pulih 100 persen. "Masih 60 persenan dari sebelum pandemi," tukas Adita.