Sri Mulyani Minta Milenial Tak Termakan Janji Manis Indonesia Negara Maju di 2045

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta generasi milenial (Gen Z) tidak terlena atas janji Indonesia 2045 jadi negara maju. Pemerintah memang saat ini menargetkan Indonesia masih kategori negara maju saat ulang tahun emas atau pada 2045.

Sang Bendahara Negara lantas menyampaikan alasan pemerintah mempersiapkan Indonesia Maju 2045, lantaran tepat dengan ulang tahun negara yang ke-100 tahun.

"Banyak negara yang sudah merdeka lebih dari 100 tahun juga. Banyak yang mencapai suatu kemajuan, tapi ada juga yang jalan di tempat, bahkan mengalami set back," ujar Sri Mulyani dalam Mofest 2022, Kamis (1/12/2022).

Oleh karenanya, Sri Mulyani tak ingin generasi muda termakan begitu saja atas janji-janji Indonesia 2045 yang banyak didengungkan.

"Kita tidak boleh taken for granted as in the future itu it's gonna be destiny yang fix, oh yang bagus deh, Indonesia 2045 pasti akan lebih bagus dari sekarang," kata Sri Mulyani.

"Itu enggak bener. Kalau kalian mentally, secara mental, secara sikap taken for granted, menerima saja dan berasumsi bahwa masa depan itu akan selalu lebih baik dibandingkan sekarang, karena ada negara yang set back," tegasnya.

Pada 2045, ia mengatakan, negara pasti akan berada di bawah kendali generasi yang saat ini disebut Milenial.

"Kalau kita ingin 2045, in wich all of you is gonna be at the peak of your career, Anda tentu mengharapkan Indonesia yang punya banyak sekali kesempatan, banyak sekali peluang, banyak sekali alternatif terhadap berbagai macam talent, dan aset generasi muda yang memang membutuhkan dan dibutuhkan," tuturnya.

Sri Mulyani pun menilai, usia 100 tahun Indonesia pada 2045 tergolong masih lebih muda dibanding banyak negara maju. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat saja kini sudah berusia lebih dari 200 tahun.

Lalu negara-negara Uni Eropa, China hingga Timur Tengah pun telah mengalami evolusi abad ke abad sejak mereka masih berbentuk kerajaan.

"So, untuk Indonesia mencapai 2045 lihat antar negara, for sure, kita memiliki keyakinan karena waktu merdeka dilandasi cita-cita para founding fathers dan mothers kita, yang menginginkan indonesia jadi negara sejahtera, adil dan makmur," imbuh Sri Mulyani.

Salah satu syarat suatu negara jadi penguasa dunia ialah maju dalam teknologi. Dan salah satu syarat itu ada dalam negara ini, karena dibantu kejadian alam.

2 dari 4 halaman

Menko Airlangga Optimis Indonesia Jadi Negara Maju di 2045

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, dalam kurun waktu 12 tahun terakhir, PDB per kapita Indonesia meningkat dari USD 3,172 pada tahun 2010 menjadi USD 4,350 pada 2021.

Hal tersebut merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk dapat keluar dari middle income trap, dan untuk kemudian menjadi negara maju pada 2045.

Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Pemerintah juga terus mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dengan prinsip utama “No One Left Behind”.

Tujuan tersebut dicapai melalui empat elemen, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, pembangunan sosial, konservasi sumber daya alam, dan tata kelola yang baik.

“Indonesia telah berkomitmen untuk berpartisipasi dalam SDGs dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta pengarusutamaan target dan indikator pembangunan berkelanjutan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan melokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di tingkat regional,” Airlangga saat memberikan keynote speech secara virtual pada acara The 1st International Conference On Community Service & Public Policy (ICCSP 2022) Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan tema “Innovation for Better Community Development and Public Policy", Kamis (15/9/2022).

Guna melaksanakan reformasi struktural dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah melakukan berbagai inovasi kebijakan seperti pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja, pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN), pembangunan ekonomi hijau, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), program Kartu Prakerja, dan ketahanan pangan.

Undang-Undang Cipta Kerja merupakan inovasi regulasi untuk mendukung reformasi struktural jangka menengah hingga panjang dalam rangka meningkatkan produktivitas, daya saing, iklim usaha, hyper regulasi, dan kebijakan out-of-sync.

3 dari 4 halaman

Disparitas Ekonomi Antar Wilayah

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Pembahasan Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku pada Hewan Ternak yang diadakan hari Rabu (29/6/2022). (Dok Kemenko Perekonomian)

Untuk mendorong transformasi dan reformasi ekonomi Pemerintah membuat inovasi kebijakan dengan pengembangan IKN di Pulau Kalimantan untuk mendorong diversifikasi ekonomi. Pemindahan IKN bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi antar wilayah karena sebelumnya sebagian besar kegiatan ekonomi berpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Di sisi lain, konsep ekonomi hijau menjadi penting setelah adanya pandemi Covid-19 dan fenomena perubahan iklim yang menyadarkan bahwa pembangunan ekonomi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan harus dilakukan dengan rendah karbon untuk mendukung komitmen Indonesia mencapai target emisi nol bersih dan menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.

“Di masa pandemi, Pemerintah terus mendukung berbagai kebijakan yang akomodatif dan mendorong pertumbuhan bisnis melalui Program PEN. Pada tahun 2022, Pemerintah telah mengalokasikan Program PEN sebesar Rp455,62 triliun rupiah yang meliputi bidang kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi,” ujar Menko Airlangga.

4 dari 4 halaman

Infrastruktur Pertanian

Pencapaian tersebut diperoleh melalui inovasi teknologi padi, perbaikan infrastruktur pertanian disertai dengan varietas padi unggul, serta program intensifikasi dan ekstensifikasi memacu peningkatan produksi padi sehingga Indonesia berhasil swasembada.

“Beberapa contoh dari kebijakan tersebut adalah inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah baik dari sisi perumusan kebijakan maupun peningkatan pelayanan publik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang sejalan dengan The Sustainable Development Goals,” tutup Menko Airlangga.