Demi Masa Depan, Sri Mulyani Tak Potong Anggaran Infrastruktur Digital Selama Pandemi

Dia menjelaskan, lebih dari 230.000 atau 240.000 sekolah di Indonesia dan juga banyak pelayanan kesehatan yang biasa disebut Posyandu dan Puskesmas. 

Sehingga mereka akan bisa terkoneksi melalui internet sehingga mereka juga akan memiliki akses skala pengetahuan yang lebih baik dari dan melalui teknologi digital ini. 

“Jadi ini semua yang kami sebut, membangun kondisi yang diperlukan bagi Indonesia untuk tidak hanya dapat menikmati teknologi digital, tetapi juga pada saat yang sama memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital dan teknologi digital, termasuk fintech juga akan memberikan pertumbuhan yang lebih inklusif,” ujar dia.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya tidak hanya fokus terhadap yang sudah punya akses, tetapi juga bagian Indonesia yang belum terkoneksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) optimistis nilai ekonomi digital di Indonesia mencapai lebih dari USD 330 miliar atau Rp 5.184 triliun (asumsi kurs Rp 15.710 per dolar AS) pada 2023.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menuturkan, Indonesia berada di jalur pertumbuhan yang tepat untuk mencapai lebih dari  USD 330 miliar pada 2030. Bahkan, saat ini ekonomi digital Indonesia menyentuh angka USD 70 miliar atau Rp 1.099 triliun, termasuk yang tertinggi di kawasan ASEAN.

“Untuk mencapai target itu, pemerintah, bank sentral dan OJK senantiasa melakukan koordinasi serta kerja sama memastikan bahwa kebijakan dan layanan yang kita buat dapat mendukung perusahaan dan startup bisa mencapai target tersebut,” kata Mahendra dalam acara 4th Indonesia Fintech Summit 2022, Kamis (10/11/2022).

Mahendra menjelaskan, pihaknya melihat kemajuan teknologi yang juga diakselerasi oleh pandemi COVID-19 telah mengubah aktivitas bisnis. 

“Masyarakat kini sangat mengandalkan layanan dan produk berbasis digital didukung oleh personalize, seamless and practical experience. Seiring dengan permintaan yang tinggi, lembaga keuangan pun menyesuaikan dengan bertransformasi dan mengembangkan produk dan layanan baru,” kata dia. 

Regulator juga melihat beberapa perkembangan di dalam sektor keuangan termasuk inovasi berbasis blockchain. Beberapa inovasi ini tidak masuk dalam parameter regulasi yang sudah ada, tidak semua inovasi termasuk dalam kategori layanan dan produk keuangan. 

“Beberapa dari inovasi ini bukanlah produk finansial tetapi mereka bisa dimanfaatkan untuk menyediakan layanan keuangan. Hal ini pun menuntut kami regulator untuk membuat peraturan yang sesuai demi mengikuti dinamika inovasi tersebut," ujar dia.