BPS Yakin Data Regsosek 2022 Bisa Cegah Inefisiensi Anggaran

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mulai melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) 2022. Itu merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat desa/kelurahan.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, pengumpulan Regsosek ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya ketersediaan data sosial ekonomi seluruh penduduk.

Padahal, ia menambahkan, data tersebut berfungsi untuk menetapkan target pembangunan berkelanjutan, atau sustainable development goals (SDGs).

"BPS saat ini mendapatkan tugas dari pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas, BPS tahun 2022 diamanatkan untuk melakukan pendataan registrasi sosial ekonomi yang mencakup seluruh penduduk dan informasinya mengenai profil dari kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan juga tingkat kesejahteraannya," ungkapnya, Selasa (18/10/2022).

Margo menyampaikan, tim BPS sudah memetakan 30 indikator dan 10 goals dalam daftar Regsosek, untuk mengukur status ekonomi dari seluruh penduduk di Tanah Air.

"Jadi cakupannya seluruh penduduk, mencakup informasi sosial ekonomi, dan juga tingkat kesejahteraannya. Tentu saja ini punya kelebihan, karena adalah sensus. Berarti kita bisa dapat data pada level yang lebih rinci, karena datanya didapatkan dari sensus," imbuhnya.

Namun, Margo mengutarakan, penataan Regsosek ini ke depan juga dihadapi sejumlah tantangan, mulai dari dibutuhkannya pemutakhiran berkelanjutan untuk metode pencarian data, hingga proses perawatan bersama terhadap data tersebut.

"Kalau tata kelola data untuk regsosek ini bisa berjalan baik ke depannya, maka 30 indikator ini punya potensi besar untuk memberikan kontribusi pada penyediaan data SDGs," pungkas Margo.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com