Sukses

Butuh Investasi Rp 20 Triliun Jika Indonesia Ingin Setop Impor Aspal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kegemaran kontraktor dalam negeri yang lebih memilih aspal impor ketimbang menyerap stok dalam negeri

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kegemaran kontraktor dalam negeri yang lebih memilih aspal impor ketimbang menyerap stok dalam negeri, khususnya yang diproduksi di Pulau Buton.

Namun, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mewajari situasi tersebut. Pasalnya, kebutuhan pasar domestik atas aspal mencapai 5 juta ton per tahun. Sementara produksi dari Pulau Buton baru bisa memfasilitasi 100 ribu ton per tahun.

"Sekarang industri aspal di Buton itu sudah mencapai produksinya 100 ribu ton per tahun. Memang masih sedikit, tapi kita akan memompa agar ekspansi dan penambahan investasi baru untuk membangun industri aspal di Buton segera dilakukan," ujarnya di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Bahlil menyampaikan, saat ini memang sudah ada investor baik dalam maupun luar negeri yang tertarik menanamkan modalnya di Pulau Buton. Tapi, negara butuh pemasukan investasi hingga mencapai Rp 20 triliun untuk bisa menyetop distribusi aspal impor.

"Untuk meng-cover 500 ribu ton itu investasinya sekitar Rp 2,5-3 triliun. Jadi itu kurang lebih sekitar dikali aja 500 (ribu ton aspal) kali lima ya, sekitar Rp 15-20 triliunan lah," paparnya.

"Tapi Insya Allah sudah ada (investor yang minat). Di beberapa negara, termasuk kita dan dari Eropa," imbuh Bahlil.

Jika angka itu bisa terpenuhi, Bahlil berharap permintaan Jokowi yang ingin menyetop impor aspal dalam 2 tahun mendatang bisa terpenuhi.

"Itu menyangkut dengan kemungkinan penyetopan untuk aspal. Kita enggak bisa lagi impor aspal karena kita akan memanfaatkan potensi aspal yang ada di Buton," tuturnya.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Iming-Iming Jokowi ke Investor: Potensi Aspal Buton hingga 120 Tahun

 Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak pengusaha dalam negeri untuk menanamkan investasi di Pulau Buton. Pemerintah disebutnya bakal melakukan hilirisasi industri aspal di tempat tersebut, yang menyimpan stok produk aspal luar biasa besar.

Berdasarkan hasil kunjungan kerjanya sekitar dua pekan lalu, Jokowi melaporkan, Pulau Buton menyimpan stok aspal dengan jumlah deposit mencapai 662 juta ton. Namun itu tersia-siakan lantaran kontraktor di Tanah Air lebih gemar mengimpor aspal.

"Dulunya pernah diolah di Buton. Tapi setop, saya enggak tahu, karena aspal impor lebih murah. Sehingga 95 persen aspal kita aspal impor. Padahal punya deposit 662 juta ton di Buton," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Selasa (11/10/2022).

Menindaki itu, Jokowi meminta untuk impor aspal dari luar negeri disetop, sehingga pengembang di dalam negeri bisa mengambil stok dari Pulau Buton.

"Ini kesempatan bapak dan ibu semuanya kalau mau investasi, segera bangun (industri) aspal di Buton. Informasi terakhir yang saya terima, (produksinya) 5 juta ton per tahun. Artinya, kita masih punya 120 tahun untuk mengelola aspal Buton," ujarnya.

 

3 dari 3 halaman

Cara Pemerintah

Jokowi menilai, itu jadi salah satu cara pemerintah untuk mengintensifkan program hilirisasi industri untuk segala produk dan komoditas. Namun, ia juga mensyaratkan investor yang hendak berpartisipasi untuk menggandeng pelaku usaha lokal.

"Saya selalu sampaikan, investasi terbuka. Tapi kalau masuk ke daerah harus kerjasama dengan pengusaha lokal," pinta Jokowi.

Melalui upaya tersebut, ia meyakini nilai tambah atas suatu produk akan semakin tinggi. Itu terbukti setelah program hilirisasi nikel dijalankan.

"Lompatannya dalam hilirisasi urusan nikel. Saat kita masih ekspor dalam bentuk barang mentah, nilainya setahun hanya Rp 15 triliun. Setelah masuk ke hilirisasi, menjadi USD 20,9 miliar. Ini sudah di angka Rp 360 triliun," terangnya.

"Itu baru satu komoditi, baru satu barang. Kita punya nikel, bauksit, tembaga, timah, aspal apalagi. Kalau kita ke lapangan, enggak ketemu itu (informasi tersebut)," pungkas Jokowi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.