Sukses

Siap-Siap, Harga BBM Pertamax Bakal Naik

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah tengah mempertimbangkan kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Alasannya, harga yang dijual Pertamina saat ini masih memiliki selisih yang besar dari nilai keekonomian BBM di tingkat global.

"Harga keekonomian (Pertamax) sekarang sekitar Rp 17.000, tapi sekarang kan masih Rp 12.000, jadi kita masih split Rp 5.000," kata Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian Investasi, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (12/8).

Rentang harga tersebut, kata Bahlil, saat ini menjadi beban subsidi dan kompensasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (APBN). Namun di sisi lain, dia memahami kebijakan pemerintah berbeda dengan negara lain yang tidak mengatur penjualan harga BBM-nya.

Kata Bahlil, jika dilakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax ini bisa mengurangi beban subsidi dan kompensasi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah tetap juga memberikan subsidi pada jenis BBM lainnya demi memberikan keberpihakan kepada masyarakat menengah ke bawah.

"Tapi oke-lah kita tahu enggak boleh kita samakan dengan negara lain. Mungkin subsidi kita tetap ada tetapi angkanya harus kita perkecil, karena kita juga menjaga kebutuhan rakyat," tuturnya.

Selain melakukan penyesuaian harga BBM jenis Pertamax, pemerintah juga mulai mempertimbangkan kenaikan harga Pertalite. Hanya saja, dia enggan membeberkan lebih rinci besaran penyesuaian harga BBM ron 88 ini.

"(Untuk Pertalite) masih dihitung," kata dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 3 halaman

Subsidi Capai Rp 502 Triliun

Dalam APBN 2022, pemerintah telah menganggarkan dana hingga Rp 502 triliun untuk membayar kompensasi dan subsidi energi. Tujuannya untuk meredam dampak kenaikan harga komoditas energi di tingkat global yang terus merangkak naik.

Bahlil menyebut, jika harga minyak dunia terus mengalami tren kenaikan dan pemerintah mempertahankan harga BBM seperti saat ini, dampaknya beban APBN akan semakin berat. Tanpa ada penyesuaian harga BBM dia memperkirakan kompensasi dan subsidi energi bisa jebol hingga Rp 600 triliun.

"(Kalau kompensasi dan subsidi) sampai Rp 600 triliun itu sama dengan 25 persen dari total pendapatan negara," kata dia.

 

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 3 halaman

Tak Tepat Sasaran

Terlebih dengan skema subsidi yang digunakan saat ini membuat BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Mengingat saat ini banyak masyarakat mampu yang justru menggunakan BBM bersubsidi.

"Apalagi subsidi itu tidak tepat sasaran. Kasih ke masyarakat yang mampu, minyak dikasih ke oknum perusahaan kebun dan tambang," kata dia.

"Gimana tuh? Pajaknya dari rakyat kecil, baru kasih ke orang yang enggak pantas mendapatkan subsidi. Kan enggak fair," pungkasnya.

 

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS