239 Pekerja Migran Indonesia yang Dideportasi dari Malaysia Berhasil Dipulangkan

BP3MI Kalimantan Utara mefasilitasi pemulangan 239 PMI yang dideportasi dari Malaysia. (Photo credit : BP3MI Kalimantan Utara)

Liputan6.com, Jakarta - Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memfasilitasi penanganan pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) deportasi dari Sabah, Malaysia.

BP3MI Kaltara mengungkapkan, sebanyak 239 PMI tiba di Pelabuhan Internasional Tunon Taka, Nunukan, Rabu (20/7/2022) menggunakan Kapal Fery MID East Express dan KM Nunukan Express.

Setiba di Nunukan, para PMI langsung disambut Kepala BP3MI Kalimantan Utara, Kombes Pol F. Jaya Ginting, bersama Konsulat RI di Tawau, Henny Hamidah.

Para PMI itu selanjutnya dibawa ke Rumah Ramah PMI untuk pendataan, makan, dan istirahat.

Kombes Pol F. Jaya Ginting menyatakan, sebelumnya BP3MI berkoordinasi dengan Satgas Penanganan PMI dan Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu), Judha Nugraha.

"Dalam rapat koordinasi, diputuskan bersama terkait kesiapan SDM di lapangan, pembagian tupoksi sesuai kompetensi instansi terkait. Juga memastikan kesiapan sarana dan prasarana yang diperlukan. Kami secara internal BP3MI juga telah menyiapkan tim penjemputan, Rumah ramah untuk tempat istirahat PMI, dan juga jadwal serta transportasi pemulangan para PMI ke daerah asal 10 provinsi," jelas Kombes Pol Ginting, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (21/7/2022).

BP3MI Kaltara merinci, PMI deportasi berasal dari 10 provinsi yaitu Sulawesi Selatan sebanyak 156 orang, Sulawesi Barat sebanyak 10 orang, Sulawesi Tengah sebanyak 4 orang, Sulawesi Utara 1 orang, Kalimantan Utara sebanyak 42 orang, Kalimantan Timur sejumlah 1 orang, Maluku 1 orang, NTT sebanyak 21 orang, NTB 2 orang, dan Jawa Timur 1 orang.

Adapun PMI pria dewasa sebanyak 158 orang dan perempuan dewasa sebanyak 64 orang. Sisanya adalah anak laki-laki sebanyak 10 orang dan anak perempuan sebanyak 7 orang.

PMI pulang kampung dari Malaysia setelah prokes dilonggarkan

2 dari 2 halaman

Diharapkan Segera Adanya Fasilitas RPTC

Turut hadir dalam penjemputan PMI ini adalah perwakilan Bappenas RI, Bupati Nunukan, SKBP Agus, Kasatpol PP Nunukan, Kadisnakertrans Kab. Nunukan, Imigrasi Kab. Nunukan, KBMB, RSUD Kab. Nunukan. KKP Kab. Nunukan, Kapolsek KSKP Nunukan, Dinas Kesehatan Kab. Nunukan, Bea cukai Kab. Nunukan, IOM Wilayah Nunukan, Lembaga Komunikasi Masyarakat Migran, Yayasan Muara Kasih Semesta, dan Forum Masyarakat Lintas Etnis.

Kombes Pol Ginting menjelaskan, dari rapat bersama Kemenlu dan stafnis konsulat telah melahirkan keputusan dan konsekuensi bersama dalam pemulangan PMI deportan yang didukung penuh oleh Kemensos RI, berdasarkan MoU antara PT Pelni dengan Kemensos.

"Kami juga telah menyampaikan kepada pihak Kemenlu RI beberapa usulan terkait pemulangan PMI. Di antaranya mendorong dan menyarankan kepada Direktur Perlindungan WNI Kemenlu untuk bisa memastikan ketersediaan dan dukungan anggaran fasilitasi pemulangan PMI deportan ke daerah asal hingga bulan Desember. Diperkirakan PMI yang akan datang sejumlah delapan ratus hingga seribu orang secara bertahap. Kami juga menyarankan agar Kemenlu RI dapat membentuk balai Kemensos di Nunukan," jelasnya.

BP3MI Kalimantan Utara, sambung Ginting, menyarankan agar ada pengadaan fasilitas RPTC di Kabupaten Nunukan, mengingat banyaknya PMI deportan Malaysia yang dipulangkan dalam keadaan depresi hingga mengalami ODGJ.

"Kepada Kemenlu agar bisa bersama BP3MI Kalimantan Utara dalam merumuskan pola dan strategi upaya pencegahan PMI nonprosedural melalui kebijakan dan sistem dari pemerintah pusat hingga daerah, dimulai dari hulu ke hilir," ujarnya.