Perjalanan Karir Afriansyah Noor Hingga jadi Wamenaker

Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor, diangkat sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. (Kredit Foto: Partai Bulan Bintang)

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor resmi dilantik menjadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), dalam reshuffle kabinet pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Dilantiknya Afriansyah Noor berlangsung di Istana Negara, pada Rabu siang ini (15/6/2022).

Hadiri Al Binaa Festival, Wamenaker Sebut Talenta Muda Modalitas Wujudkan Indonesia Emas 2045

Berdasarkan informasi yang dihimpun Liputan6.com, Afriansyah Noor menjabat Sekjen PBB periode 2019-2024.

Dalam perjalanannya sebelum menjadi Sekjen PBB, Afriansyah memulai kariernya sebagai pengawas proyek PT Nusa Raya Cipta (1996), Direktur Operasional PT Harna Ruas Permai (1998-2000), Direktur Marketing PT Yosinesta Dwipratama (2004), Dewan Pembina Yayasan Agung Darma Fiskal Plus Education (2004-2005).

Berlanjut pada tahun 2004-2005, Afriansyah bekerja sebagai Direktur Operasional PT Kamba 9, Direktur Operasional PT Georai Pratama pada tahun 2005, kemudian Direktur Pengamanan Aset dan Penertiban DP3KK (Badan Pengelola Komplek Kemayoran) pada tahun 2005-2008.

Afriansyah juga sempat menjadi Caleg DPR RI Dapil Jambi, dengan nomor urut 1 tahun 2019 lalu, namun sayangnya gagal.

PBB hanya mampu meloloskan wakilnya di DPRD Provinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Afriansyah merupakan putra asli Sumatera yang lahir di Jambi, 20 April 1972.

Afriansyah memiliki istri dari Semarang, Jawa Tengah bernama Lin Nurhayani. Atas pernikahannya itu, Afriansyah dikaruniai empat orang anak bernama Putri Ariska Anggraini Noor, Akmal Farhansyah Razzak, Lutfia Nur Hasnah Rahmatika Dan Putra Ramzzysyah Noor Razzak.

Pendidikan Afriansyah dimulai dari SDN 5 Lubuk Linggau tahun 1984, SMPN 3 Lubuk Linggau tahun 1987, SMAN 4 Jambi tahun 1990 dan Institut Sains dan Teknologi Nasional tahun 1997.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Liputan6 Update Rabu, 15 Juni 2022 pukul 11.00 WIB menyajikan laporan dari segala penjuru dengan tema Reshuffle Kabinet, Siapa yang Bakal Digeser? Laporan Langsung - Tarif Listik Orang Kaya Naik - Rencana Penghapusan Minyak Goreng Curah - Kasus...

2 dari 3 halaman

Sekilas Tentang Pelantikan Sekjen PBB Afriansyah Noor jadi Wamenaker

Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto dan Zulkifli Hasan sebagai menteri. Juga tiga tokoh lainnya menjadi wakil menteri, Rabu (15/6/2022). (Youtube Sekretariat Presiden)

Sebelum resmi dilantik sebagai Wamenaker, Afriansyah Noor tiba di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pukul 11.55 WIB.

Dia mengakui akan dilantik Presiden Jokowi sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

"(Dilantik) Jadi Wamenaker,” ungkap Afriansyah Noor di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, dikutip Rabu (15/6/2022).

Saat bertugas sebagai Wamenaker nantinya, Afriansyah akan mendampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik mantan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Hadi menggantikan posisi Sofyan Djalil yang terkena reshuffle kabinet oleh Jokowi.

Selain Hadi, Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan. Zulhas menggantikan posisi M Luthfi yang juga terkena reshuffle.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

3 dari 3 halaman

Hadi Tjahjanto Jadi Menteri ATR/BPN, Diharapkan Bisa Atasi Konflik Agraria Hingga Mafia Tanah

Presiden Jokowi melantik Hadi Tjahjanto dan Zulkifli Hasan sebagai menteri. Juga tiga tokoh lainnya menjadi wakil menteri, Rabu (15/6/2022). (Youtube Sekretariat Presiden)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dalam reshuffle kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hadi dalam tugas terbarunya menggantikan posisi Sofyan Djalil.

Selain Menteri ATR/BPN, Jokowi juga melantik Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan, menggantikan Muhammad Lutfi.

Pelantikan yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta pada Rabu siang (15/6) ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 64/P Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, Penunjukkan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN merupakan keputusan yang cukup menarik, karena dibutuhkan untuk mengatasi masalah agraria dan pertanahan di Indonesia, yang membuhkan sosok tegas.

"Sosok yang dipersepsikan dari militer itu memiliki sebuah ketegasan, satu untuk menyelesaikan permasalahan mafia tanah, karena mafia tanah sudah dangat meresahkan dan menjadi salah satu PR utama," kata Bhima dalam pesan singkat kepada Liputan6.com, Rabu (15/6/2022).

Selanjutnya, Hadi Tjahjanto dalam tugas barunya sebagai Menteri ATR/BPN juga diharapkan bisa menyelesaikan masalah konflik agraria - terutama antara pemerintah dengan masyarakat yang berkaitan dengan proyek-proyek strategis nasional, serta bagaimana menyelesaikan konflik agraria dari perusahaan swasta terutama pemegang HGU dengan masyarakat lokal/adat.

Selain itu, Bhima juga berharap Hadi Tjahjanto dapat menyelesaikan reforma agraria yang menjadi janji kampanye presiden.

"Diharapkan reforma agraria bisa tuntas sebelum 2024, atau setidaknya mengalami percepatan. Tidak sekedar dibagi-bagi sertifikat, tetapi juga bagaimana Menteri ATR berkontribusi untuk pengelolaan lahan hasil reforma agraria .Ini yang menjadi PR-nya ke depan," jelasnya.

Kemudian terkait masalah pengadaan tanah untuk perumahan rakyat, atau bank tanah.

"Ini juga merupakan masalah yang krusial karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah kesulitan untuk mengakses tanah yang terjangkau untuk mendirikan/membangun rumah," ujarnya.

"Harga tanah sudah semakin tidak terjangkau, karena belum ada regulasi spesifik yang mengatur spekulasi tanah ataupun lahan," tambah Bhima.