Arif Budimanta: Negara Perlu Turun Tangan Atasi Ketimpangan dengan Mengelola Pasar

Angka Kemiskinan di Indonesia Turun — Warga beraktivitas di permukiman kumuh Muara Baru, Jakarta, Rabu (19/1/2022). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 26,5 juta orang per September 2021 dari sebelumnya mencapai 27,54 juta orang pada Maret 2021. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Eksekutif Megawati Institute Arif Budimanta menjelaskan, negara perlu berperan aktif untuk mencegah semakin besarnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah pendistribusikan pendapatan ke pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Arif Budimanta bercerita, dalam laporan Oxfam memperlihatkan muncul miliarder baru di tengah krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia denga Ukraina. Namun di sisi lain, jumlah masyarakat miskin juga terus bertambah banyak.

Menurutnya, pihak yang memiliki modal lebih kuat, jaringan lebih besar akan memenangkan pasar. Kebalikannya, pihak yang tidak memiliki akses akan terpuruk lebih dalam.

Oleh sebab itu, perlu untuk menurunkan ketimpangan atau dengan bahasa lain mendistribusikan keadilan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara negara ikut dalam mengelola pasar untuk membela mereka yang lemah dan terlemahkan dalam struktur yang ada di pasar.

Ada banyak cara untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satunya adalah dengan mendistribusikan penerimaan negara untuk mereka yang membutuhkan.

Ia pun bercerita, saat ini banyak pihak mendapat keuntungan dari kenaikan harga energi maupun pangan.

"Dari kenaikan harga batu bara dan kekayaan alam yang harganya melonjak itu kemudian negara memiliki kesempatan untuk meningkatkan yang disebut penerimaan negara bukan pajak," jelas dia dalam diskusi yang diadakan oleh Megawati Institute dengan tema Fenomena Ketimpangan di Era Pandemi, Minggu (5/6/2022).

Indonesia mendapat tambahan pendapatan dari kenaikan harga komoditas tersebut. Negara bisa mendistribusikan kembali ke masyarakat dengan akses pelayanan kesehatan, pendidikan dan juga hal lain yang terkait dengan peningkatan infrastruktur.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Program Otonomi Khusus (Otsus) Papua telah digelar selama 16 tahun sejak ditetapkan pemerintah Indonesia pada 2001 lewat Undang-undang No.21 Tahun 2001.

2 dari 3 halaman

Ini Kunci Indonesia Bebas dari Kemiskinan

FOTO: Pemerintah Targetkan Pengentasan Kemiskinan di 2022 — Warga melakukan aktivitas di daerah kumuh kawasan Jakarta, Kamis (13/1/2022). Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, dari 147 kabupaten/kota wilayah pesisir ada 1,3 juta masyarakat miskin ekstrem yang jadi target pengentasan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, ekonom Vivi Alatas mengatakan untuk mengentaskan kemiskinan itu tidak mudah, dalam buku Yuen Yuen Ang disebutkan faktor ketimpangan atau kemiskinan itu utamanya terletak di Pemerintah.

“Professor Ang melihat ketimpangan ataupun kemiskinan itu fakstor utamanya adalah pemerintah. Kalau saya melihat ada banyak hal yang orang miskin dipengaruhi juga oleh banyak demand side issue, Bukan hanya supply side issue. Itu perlu di tengarai,” kata Vivi dalam Bincang Buku Yuen Yuen Ang, Pintu Keluar dari Jerat Kemiskinan: Pengalaman Tiongkok, dikutip Senin (24/1/2022).

Namun poin penting yang disampaikan Yuen Yuen Ang dalam buku tersebut, terarah menjadi salah satu kunci untuk mengentaskan kemiskinan atau ketimpangan yang bisa diimplementasikan Indonesia.

Keterarahan yang dimaksud, adalah bagaimana Pemerintah menuntaskan satu persatu masalah dalam suatu negara dalam mengentaskan kemiskinan. Misalnya, bisa dimulai dari sisi kesehatan terlebih dahulu, maupun sektor pendidikan, hingga pemanfaatan dana desa.

“Mungkin kita bisa lihat bagaimana caranya, misalnya kita punya banyak dana desa dan sebagainya,” ucap Vivi.

Vivi menjelaskan, bagaimana Pemerintah memastikan dana desa itu bisa digunakan untuk mengentaskan kemiskinan. Memang ada dilemma dimana desa mungkin yang paling tahu apa yang paling menjadi masalah di mereka.

3 dari 3 halaman

Dana Desa

Tetapi disisi lain ada kemungkinan penentuan apa digunakannya dana desa itu bukan berdasarkan kepentingan ketimpangan. Tetapi demi memastikan semua orang merasa diikutkan, atau semua orang mendapatkan manfaatnya bukan hanya orang miskin.

“Mungkin dikaitkan keterarahan dalam melakukan, baik untuk dana desa maupun DAK itu perlu ditiru disini. Dimana keterarahan itu terlihat jelas, bahwa ini adalah goals dari tingkat istana sampai dengan Desa. Misalnya contohnya tahun ini atau tahun depan fokuskan untuk hal-hal tertentu misalnya stunting, dan sebagainya,” jelasnya.

Disisi lain, Performance-Based Budgeting juga perlu lebih ditingkatkan. Jika melihat yang dilakukan China bahkan lebih ekstrim Performance-Based Budgeting-nya.

“Yang perlu kita tengarai disini adalah bisa jadi untuk kita mungkin seperti Profesor Yuan Ang profit oriented hampir-hampir seperti CEO, di desa semuanya diperlakukan seperti sebuah perusahaan. Kita mungkin bisa meniru performance based budgetingnya,” pungkas Vivi.