CIMB Niaga Sebar Dividen Rp 24,39 Miliar

Liputan6.com, Jakarta Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT CIMB Niaga Auto Finance menyetujui pembagian dividen tunai sebesar Rp24,39 miliar atau 10 persen dari laba bersih CIMB Niaga Finance tahun buku 2021 yaitu sebesar Rp243,92 miliar.

Presiden Direktur CIMB Niaga Finance Ristiawan Suherman mengatakan, perseroan secara konsisten memberikan dividen dengan nominal 10 persen dari laba bersih selama empat tahun berturut-turut. Adapun laba bersih setelah dikurangi pembayaran dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha perseroan.

"Tahun 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan terutama akibat gelombang kedua pandemi COVID-19. Meskipun demikian, Kami masih mampu mencatatkan kinerja yang menggembirakan dengan pertumbuhan kinerja yang positif," ujar Ristiawan dikutip dari Antara, Rabu (6/4/2022).

Dalam laporan keuangan yang berakhir pada periode 31 Desember 2021, perseroan berhasil melaporkan perolehan total laba bersih sebesar Rp243,92 miliar pada 2021, naik sebesar 8,5 persen (yoy).

Kinerja tersebut didukung oleh peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan konsumen. Peningkatan pendapatan didukung oleh kenaikan total booking sampai akhir 2021 sebesar Rp5,67 triliun, naik signifikan 51,3 persen dibanding 2020 sebesar Rp3,75 triliun.

Sedangkan dari sisi total aset kelolaan 2021, mengalami pertumbuhan menjadi Rp7,05 triliun, atau naik 27,7 persen dibandingkan 2020.

Selain itu, RUPST menyetujui penerbitan sukuk melalui penawaran umum dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak tanggal efektif penerbitan sukuk, dengan jumlah maksimal sebesar Rp 1 triliun, di mana dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk pembiayaan produk syariah.

Terkait dengan berakhirnya masa jabatan anggota direksi dan dewan komisaris, RUPST menyetujui pengangkatan kembali Ristiawan Suherman sebagai presiden direktur untuk masa jabatan lima tahun kedepan.

Selain itu, RUPST juga menyetujui pengangkatan kembali Lani Darmawan sebagai presiden komisaris dan Koei Hwei Lien sebagai komisaris perseroan untuk masa jabatan tiga tahun ke depan.

RUPST juga menyetujui perubahan susunan anggota dewan pengawas Syariah (DPS) menjadi Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil, MA, sehubungan Ketua Dewan Pengawas Syariah Prof. DR. Hj. Huzaemah Tahido, MA telah meninggal dunia pada 23 Juli 2021.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Korban musibah banjir bisa menukarkan uangnya jika rusak terkena rendaman banjir. Penukaran bisa dilakukan di loket Bank Indonesia. Namun ada syaratnya, apa saja?

2 dari 4 halaman

Susunan Direksi dan Komisaris

Nasabah melakukan pembayaran zakat menggunakan OCTO Mobile dari CIMB Niaga. (Dok CIMB Niaga)

Dengan pengangkatan tersebut, maka susunan anggota direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah CIMB Niaga Finance adalah sebagai berikut:

Direksi:

- Presiden Direktur : Ristiawan

- Direktur : Danis V Binawan

- Direktur : M Imron Rosyadi Nur, ST

- Direktur : Kurniawan Kartawinata

- Direktur : Antonius Herdaru Danurdoro

Dewan Komisaris:

- Presiden Komisaris : Lani Darmawan

- Komisaris : Koei Hwei Lien

- Komisaris : Cheong Chee Wai

- Komisaris Independen : Serena Karlita Ferdinandus

- Komisaris Independen : Hidayat Dardjat Prawiradilaga

Dewan Pengawas Syariah:

- Pengawas Syariah : Prof. DR. H. Fathurrahman Djamil

3 dari 4 halaman

Penetrasi Perbankan Syariah Indonesia Kalah Jauh dari Malaysia

Bjb syariah Bidik Pembiayaan 1.600 Rumah Bersubsidi pada 2018 — Bank bjb syariah menargetkan mampu membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera sebanyak 1.600 unit.

Sebelumnya, PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Tbk mengakui penetrasi industri jasa perbankan berbasis syariah di Indonesia masih rendah.

Tercatat di akhir tahun 2020 lalu penetrasi bank Syariah di Indonesia baru sekitar 6,51 persen atau masih di bawah 7 persen, dibandingkan dengan Malaysia penetrasinya sudah hampir 30 persen

Chief Economist BSI Banjaran Surya Indrastomo mencatat, setidaknya ada empat faktor penyebab rendahnya tingkat penetrasi perbankan syariah di Tanah Air. Pertama, ialah jaringan.

Dalam bahan paparannya, jumlah jaringan bank konvensional di Indonesia saat ini telah mencapai 28.342 kantor unit. Sedangkan, jaringan perbankan syariah baru mencapai 2.664 kantor unit.

"Kita lihat layanan syariah ini versus jumlah penduduk 1 berbanding 101.426 ribu orang," ujarnya dalam Webinar Gebyar Safari Ramadan di Jakarta, Rabu (6/4).

Kedua, rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah juga menjadi faktor minimnya penetrasi perbankan syariah. Ketiga, infrastruktur IT dan Digital Channel. "Ini berbagai layanan digital juga terus kita dorong," ujarnya.

Keempat, Permodalan. Hal ini menyebabkan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh perbankan syariah masih terbatas.

Meski begitu, melalui merger atau penggabungan usaha tiga bank pelat merah yakni PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk diyakini akan mendongkrak penetrasi perbankan syariah di Indonesia.

"Ini alasan dari bagaimana pemerintah bergerak untuk mendorong merger dari bank syariah anak BUMN. Sehinga secara permodalan lebih kuat, secara jaringan lebih besar," tutupnya.

4 dari 4 halaman

Produk Keuangan Syariah Kian Digemari Warga Nonmuslim

Produk keuangan syariah kian digemari oleh semua lapisan masyarakat. Termasuk, dari para pemeluk agama selain Islam atau nonmuslim.

Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sarjito menyatakan, fenomena tersebut muncul lantaran adanya kesepahaman bersama terkait manfaat yang diperoleh nasabah. Yakni, lebih memberikan keadilan dibandingkan produk keuangan konvensional.

Selain itu, kinerja keuangan syariah juga dinilai lebih resiliensi atau tahan banting saat krisis pandemi Covid-19. Meski begitu, dia tidak merinci sejumlah indikator catatan positif atas kinerja keuangan syariah.

"Saya sampaikan bahwa keuangan syariah itu banyak yang mengatakan lebih tahan terhadap krisis, lebih memberikan keadilan. Oleh karena itu, di masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu dan juga saudara-saudara kita yang non-Muslim itu suka dan bener menghayati keuangan syariah baik, bahkan lebih baik dari yang konvensional," ujarnya dalam Webinar Gebyar Safari Ramadan di Jakarta, Rabu (6/4).

Sarjito menilai momentum emas ini perlu terus dipertahankan oleh pelaku usaha terkait. Antara lain dengan terus memperkuat sisi perlindungan konsumen berbagai layanan produk keuangan syariah.

"Oleh karena itu, sampaikan sesuai dengan faktanya, kita tidak boleh menceritakan hal yang tidak sesuai dengan faktanya. Ini agar keuangan syaria itu benar-benar menjadi pilihan masyarakat yang mayoritas muslim dan saudara kita yang nonmuslim," tutupnya.