Belum Semua Layanan Siap Gunakan Kartu BPJS Kesehatan Sebagai Syarat

Liputan6.com, Jakarta Kartu BPJS Kesehatan akan digunakan sebagai salah satu syarat transaksi jual beli tanah. Perintah tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam Inpres tersebut mengamanatkan kepada 30 kementerian/lembaga termasuk gubernur, bupati, walikota untuk mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan kebijakan tersebut akan dimulai dengan menyesuaikan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga.

"Inpres ini tidak harus dilakukan dalam waktu 2 minggu, ini kita mulai dengan kesiapan masing-masing kementerian/lembaga," kata Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteran Sosial, Kemenko PMK, Andie Megantara dalam diskusi BPJS Kesehatan Syarat Wajib Layanan Publik, Jakarta, Kamis (24/2/2022).

Andie mengatakan pelaksanaan inpres dimulai pada setiap kementerian/lembaga disesuaikan dengan kesiapannya. Bila aturannya sudah disusun dengan mekanisme teknisnya, baru bisa menjalankan Inpres tersebut.

"Ini kita mulai dengan kesiapannya, kalau aturannya ini sudah siap ya bisa keeluar, kalau KL belum siap berarti masih dalam pembahasan," kata dia.