OJK: Kerugian Akibat Investasi Bodong Capai Rp 117 Triliun dalam 10 Tahun Terakhir

Pada kesempatan yang sama, Tongam memaparkan ciri-ciri investasi ilegal. Ia menyebut hal ini perlu diwaspadai oleh masyarakat.

Diantaranya, menjanjikan keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat. Kemudian, menjanjikan bonus dari perekrutan anggota baru atau member get member.

Lalu, memanfaatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, figur publik untuk menarik investasi. Selanjutnya klaim tanpa risiko dan legalitas yang tidak jelas.

"Tidak memiliki izin usaha, badan hukumnya juga tidak ada dan bisa jadi punya izin tapi kegiatannya tidak sesuai dengan izinnya, ini banyak juga ini," katanya.

Sementara, sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menyebut ada penyebab masih maraknya investasi ilegal ini. Salah satunya karena kemudahan pembuatan aplikasi. Meski, Satgas Waspada Investasi telah berhasil menutup ribuan pinjol ilegal.

"Satgas investasi telah menutup ribuan pinjol investasi dan praktek gadai ilegal Namun demikian ribuan pula investasi dan pinjol ilegal yang muncul di media digital," katanya dalam webinar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Kamis (10/2/2022).

Ia menduga, caranya dengan mereplikasi aplikasi yang ada kemusian ini menjadi pendorong meluasnya praktik pinjol dan investasi ilegal. Ia melihat penawaran pinjaman dan investasi ilegal itu hanya dilakukan di lingkungan sekitar.

"Dengan perkembangan dunia digital penawaran pinjaman atau investasi dapat di dapat dilakukan tanpa mengenal batas wilayah atau cross-border dan tanpa mengenal batas waktu," katanya.

"Lebih dari itu, dengan bantuan teknologi mereka tidak memerlukan kantor, ini para investor tadi tidak memerlukan kantor yang representative dan SDM yang banyak jumlahnya, dengan bantuan teknologi informasi konsumen dengan tingkat literasi yang rendah dapat dicangkok dari mana saja dan kapan saja," imbuhnya.

Kemudahan pembuatan aplikasi ini pula yang ikut mendorong banyaknya pelaku usaha kecil yang tergiur dengan janji-janji kemudahan pembaiayaan. Apalagi, dengan kondisi ekonomi pengusaha kecil yang sedang mencoba bangkit dari pandemi.

Ia menyebut, misalnya di pengusaha skala ultra mikro yang usahanya layak mendapat pembiayaan tapi tak memenuhi syarat mendapat pinjaman dari bank. Sehingga cenderung memilik pinjol sebagai alternatif pembiayaan.

"Meskipun mereka tidak dapat membedakan mana yang legal mana yang ilegal, terlebih lagi dalam masa atau pasca pandemi banyak yang usahanya terpuruk dan sangat membutuhkan pembiayaan untuk bangkit kembali," ujarnya.

Kesulitan akses ini juga dipengaruhi dengan adanya kebijakan dari jasa keuangan yang justru melakukan restrukturisasi pembiayaan lama. Dan cenderung menyetop untuk membuka pembiayaan baru.

"Padahal kebutuhan pembiayaan ini juga dikonfirmasi oleh survei BPS tahun 2020 yang menyebutkan bahwa modal usaha merupakan bantuan yang paling dibutuhkan oleh UMKM dalam menghadapi pandemi," katanya.

"Namun demikian dari 83,7 persen yang membutuhkan bantuan hanya 16 persen yang menerima bantuan," tambah Tirta.