Kementerian PUPR Ajak Pemda Entaskan Kawasan Kumuh

Kondisi Penduduk Miskin di Salah Satu Sudut Ibu Kota — Anak-anak bermain di kawasan Kampung Akuarium, Jakarta, Selasa (17/2/2021). Peningkatan jumlah penduduk miskin Indonesia karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat akibat pandemi corona COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR) meminta pemerintah daerah (pemda) untuk fokus pada integrasi program infrastruktur dan perumahan di kawasan kumuh yang ada di daerahnya masing-masing.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, setiap pemda juga harus meningkatkan koordinasi program pembangunan dengan kementerian dan lembaga di pusat agar pelaksanaanya dapat bersinergi dengan baik.

Anggaran Rp 25,9 Miliar Sulap Kawasan Kumuh Talumolo Gorontalo Jadi Tujuan Wisata

"Berdasarkan arahan Menteri PUPR ke depan, seluruh program infrastruktur dan perumahan harus terintegrasi dengan baik dan harus fokus pada penanganan kumuh di daerah," kata Khalawi dalam keterangan tertulis, Jumat (17/9/2021).

Menurut dia, integrasi program dan penetapan lokasi kawasan kumuh yang ada diharapkan dapat mempermudah penyaluran bantuan pembangunan dari pemerintah pusat.

Selain itu, diharapkan daerah tersebut bisa bebas kawasan kumuh dan mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan pada September 2016 dibandingkan Maret 2016. Penurunan jumlah masyarakat miskin pada periode tersebut sebesar 250 ribu orang.

2 dari 2 halaman

Banyak Program

Untuk mempermudah koordinasi program perumahan di daerah, Khalawi juga menyarankan pemda untuk dapat berkoordinasi dengan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) serta Satuan Kerja Penyediaan Perumahan yang ada di daerah.

"Banyak program infrastruktur dan perumahan yang dapat untuk mengentaskan kawasan kumuh. Seperti Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan bedah rumah, serta program pembangunan sanitasi dan air bersih," tuturnya.

"Jadi silakan jika Pemda mengusulkan bantuan yang dibutuhkan agar wilayahnya bebas dari kawasan kumuh," ujar Khalawi.

Kementerian PUPR
Organisasi
Kementerian PUPR adalah salah satu kementerian yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
Lihat Selengkapnya
Kementerian PUPR
kawasan kumuh
pemda
Pembangunan