Banggar DPR Minta Pemerintah Tak Lupakan UMKM di 2022

Lebih lanjut ia menerangkan target Indikator RAPBN 2022 tercapai dengan asumsi pemerintah berhasil mengendalikan pandemi Covid-19. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki waktu hanya 1 semester untuk menaklukkan pandemi.

Meski begitu, kondisinya saat ini tantangan  menghadapi pandemi Covid-19 masih sangat besar. Misalnya target realisasi vaksinasi yang masih rendah jika dibandingkan dengan negara maju, target testing dan tracing yang masih rendah dan naik turun, kecukupan fasilitas kesehatan, khususnya di luar Jawa yang masih rendah.

Atas dasar itu, said meminta segenap kementerian atau lembaga, termasuk pemda meningkatkan kinerjanya. Pasalnya, Covid-19 dipandang masih menjadi sumber ketidakpastian terbesar atas situasi ekonomi nasional kedepan.

“Pandemi covid19 menjadi game changer. Bisakah kita lalui pada tahun 2021, tentu sangat bergantung kinerja kita selama enam bulan kita kedepan,” katanya.

Lebih lanjut Said memandang target pertumbuhan ekonomi bisa diraih dengan catatan pada tahun ini pertumbuhan PDB minimal sebesar 3,3 persen. Artinya, pemerintah masih memiliki dua kuartal untuk mempertahankan pertumbuhan PDB pada zona positif sebagai baseline.

 “Saya perkirakan kuartal III 2021 akan mengalami kontraksi sekitar 1,7-2,2 persen akibat PPKM yang menekan sektor riil. Untuk itu pada kuartal IV 2021, pemerintah harus bisa minimal mencapai target pertumbuhan PDB 4,7 persen,” imbuhnya.

Said menambahkan, hampir satu pertiga belanja negara masuk ke dana transfer ke daerah dan dana desa. Ia menilai, kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dilanjutkan untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM, khususnya pendidikan dan kesehatan.

Pandemi membuka mata atas keadaan di daerah yang lemah pada sisi ketersediaan dukungan fasilitas kesehatan, serta akselerasi lulusan pendidikan pada angkatan kerja yang masih lambat, sejak pelaksanaan Undang-Undang pendidikan tahun 2003, angkatan kerja kita hingga kini sebanyak 55 persen lulusan SMP.

“Kita perlu percepat transformasi SDM di daerah,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah perlu meningkatkan efektivitas penggunaan DAK melalui penyaluran DAK Fisik berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah.

Serta DAK Non Fisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan.

“serta memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial serta kegiatan penanganan Covid-19, dan mendukung sektor prioritas,” katanya.

Said merekomendasikan setidaknya 40 persen DAK dan DD dipersiapkan minimal 3 tahun kedepan  untuk program ketahanan pangan, khususnya yang ditopang oleh daerah. Langkah ini untuk menopang swasembada pangan dan ketahanan kebutuhan pangan hewani.

Tak lupa, politisi PDI Perjuangan ini juga meminta pemerintah untuk tetap disiplin menjaga target defisit APBN. Sebab ia memandang 2022 adalah tahun terakhir dapat melebarkan defisit lebih dari 3 persen PDB.

“Pada tahun 2022 adalah transformasi (jembatan)  kembali ke defisit maksimal 3 persen pada tahun 2023,” terangnya.

Dengan begitu, mengantisipasi penerimaan perpajakan nasional pada tahun 2022 tidak tercapai, pemerintah perlu mengoptimalisasi kreativitas pembiayaan yang tidak hanya bertumpu pada pembiayaan utang.

“Tingginya tingkat bunga yang harus dibayar setiap tahun sekitar Rp 300 triliun memangkas ruang fiskal kita cukup signifikan. Langkah kreatif perlu ditempuh dengan mengoptimalisasikan kontribusi dividen BUMN, dan investasi. Saatnya pemerintah meminta kontribusi atas pembentukan Lembaga Pengelola Investasi,” pungkasnya.