Perjanjian Dagang Besar Siap Disepakati Negara-negara Asia

Liputan6.com, Jakarta Beberapa pemimpin dari Asia bersiap menandatangani perjanjian dagang besar, dimana diskusinya sudah berlangsung selama satu dekade.

Ke-10 negara ASEAN termasuk, China, Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru merupakan negara-negara yang terlibat dalam perjanjian dagang ini.

Negara anggota yang terlibat dalam perjanjian ini pun mempunyai total penduduk yang memenuhi sepertiga populasi dunia dan merupakan bagian 29 persen dari total GDP global.

Daerah perdangan bebas baru yang akan disetujui pun nantinya akan jauh lebih besar dari perjanjian AS-Mexico-Kanada dan EU (European Union), seperti melansir BBC, Minggu (15/11/2020).

India juga nampaknya menjadi bagian dari negosiasi, walaupun menarik diri pada tahun lalu, karena resah akan kebijakan tarif yang rendah dapatmenyakiti produsen lokal. Regional Comphrehensive Economic Partnership (RCEP) di harapkan bisa ditandatangani dalam konferensi ASEAN yang akan dilakukan secara onlinepada minggu ini.

Apa Fungsinya?

Peran RCEP sendiri diharapkan bisa mengeliminasi jajaran tarif pada kegiatan impor selama 20 tahun kedepan. RCEP juga nantinya berperan untukpenentuan hal milik intelektual, telekomunikasi, jasa finansial, e-commerce dan jasa profesional.

Tapi sangat memungkinkan bahwa dengan "rules of origin" baru, yang mendefinisikan secara resmi dari mana produk berasal, akan mempunyai pengaruh terbesar. Sudah banyak anggota negara yang mempunyai FTA (perjanjian perdangan bebas) dengan satu sama lain, tapi masih ada batas-batasnya.

"FTA yang ada bisa sangat rumit untuk digunakan jika dibandingkan dengan RCEP," ujar Deborah Elms dari Asian Trade Center.

Bisnis dengan rantai perdagangan global mungkin akan tetap dikenakan tarif walaupun berada di dalam perjanjian FTA, karena beberapa komponen produk mungkin dibuat dinegara lain. Produk buatan Indonesia dengan berbagi komponen dari Australia contohnya, bisa dikenakan kebijakan tarif di kawasan bebas dagang ASEAN.

Saksikan video di bawah ini:

Menteri Perdagangan Australia Simon Birmingham menginginkan perjanjian perdagangan bebas berlaku. Khususnya untuk Hongkong, Indonesia, dan Peru pada 2020 mendatang.

2 dari 2 halaman

Ambisi yang Rendah

FOTO: Ekspor Impor Indonesia Merosot Akibat Pandemi COVID-19 — Aktivitas bongkar muat kontainer di dermaga ekspor impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Walaupun RCEP merupakan insiatif dari ASEAN, banyak pihak yang mengetahui bahwa kerjasama tersebut merupakan rencana alternatif dari Trans-Paficif Partnership (TPP), sebuah rancangan perjanjian untuk mengecualikan China, tapi berisikan semua negara-negara Asia.

ke-12 anggota negara menandatangani TPP di tahun 2016 sebelum kepemimpinan Presiden Donald Trump. Anggota negara tersisa pun akhirnyabekerja sama untuk membentuk Comphrensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

Walaupun perjanjian tersebut hanya diikuti sedikit negara, CPTPP memotong kebijakan tarif dan lebih melibatkan ketentuan pekerja dan lingkungan jika dibandingkan dengan RCEP.

Berbicara dalam sebuah acara online di Peterson Institute of International Affairs, mantan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull mengatakan bahwa perjanjian yang baru ini sebenarnya sudah ketinggalan jaman.

"Akan ada sebuah kehebohan dengan penandatangan perjanjian RCEP ini, saya rasa RCEP merupakan perjanjian dengan ambisi rendah, jangan sampaikita berperilaku seperti anak-anak terlebih dahulu," ujar Turnbull.

Kerjasama dan Komplikasi

RCEP sendiri diharapkan bisa membawa sebuah persatuan kerjasama antara negar-negara yang suka mempunyai hubungan diplomatik yang rumit, seperti China dan Jepang sebagai contoh.

Australia dan China sendiri akan menandatangani perjanjian ini, meskipun ada kabar bahwa China akan memboikot Australia untuk masalah impor karena ada perbedaaan pandangan politik.

"Kita bisa membuat sebuah negara bekerja sama tapi masih akan ada komplikasi didalamnya, RCEP sudah melakukan hal yang baik untuk bisa memisahkandiri dari persoalan tersebut," ujar Elms.

Reporter: Yoga Senjaya Putra