Sukses

Pemerintah Klaim Investor Asing Percaya Penanganan Covid-19 di Indonesia

Kebijakan pemerintah dalam memulihkan perekonomian akibat dampak virus Covid-19 disambut positif investor global.

Liputan6.com, Jakarta - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makro Ekonomi, Masyita Crystallin, mengatakan kebijakan pemerintah dalam memulihkan perekonomian akibat dampak virus Covid-19 disambut positif investor global. Dirinya yakin investor kepada Indonesia masih dikategorikan cukup tinggi.

"Kita bisa melihat bahwa investor global cukup percaya terhadap Indonesia yang bisa memulihkan perekonomian dengan pruden," kata Masyita dalam Forum Merdeka Barat (FMB), Selasa (13/10/2020).

Menurut dia, investor menilai kebijakan perekonomian dan kesehatan yang diambil pemerintah Indonesia tepat dalam konteks penanganan Covid-19. Alhasil, pertumbuhan perekonomian Indonesia selama 2020 tidak mengalami kontraksi yang dalam dibandingkan negara-negara lain.

"Kita bandingkan dengan negara tetangga sebagai contoh di Kuartal kedua Malaysia mengalami kontraksi ekonomi tumbuh negatif sebesar 17 persen, Filipina tumbuh negatif sebesar 16,5 persen, dan India tumbuh negatif sebesar 23,9 persen. Artinya lebih baik," tuturnya.

Dengan kepercayaan dari investor global, pihaknya kini tengah melakukan upaya untuk membantu Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sesuai dengan kewenangannya. Yakni menggenjot penerimaan pajak dari wajib pajak yang tidak terdampak dari dampak negatif Covid-19.

Kemudian, dari cukai yakni pungutan negara dapat dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu. Seperti dari barang mengandung etanol, minuman yang mengandung alkohol dalam kadar berapa pun, dan hasil tembakau.

Terakhir, lanjut dia, pemerintah akan menerbitkan surat obligasi retail (ORI) yang ditujukan kepada masyarakat. Dia menyatalan, saat ini terdapat masyarakat yang tergolong mampu masih menyimpan uangnya di bank.

"Fenomena tersebut terindikasi ketika masyakat tersebut menjual asetnya untuk kemudian hasilnya disimpan di bank," ungkap dia.

Masyita berpendapat, surat obligasi ini akan membawa keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan sektor-sektor yang lainnya saat ini. Keunggulannya, risiko kehilangan modal ketika memiliih menanamkan uang melalui investasi tersebut sangat kecil, mengingat diberikan jaminan secara langsung oleh negara.

"Kita berinvestasi tapi sambil juga membantu pemulihan ekonomi nasional karena pemerintah itu dalam melaksanakan APBN mempunyai tiga sumber daya untuk memenuhi pengeluaran pemerintah yakni pajak, cukai, dan ORI," ujar dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Dongkrak Ekonomi, Lebih Penting Konsumsi atau Investasi?

Pemerintah terus berupaya menggenjot realisasi investasi untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19. Salah satunya melalui pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

Namun, Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai bahwa pelemahan ekonomi nasional lebih diakibatkan oleh lesuhnya faktor konsumsi akibat turunnya permintaan. Sehingga dia menilai mendorong pemulihan tingkat konsumsi jauh lebih penting ketimbang investasi.

"Saya mencoba melihat mana dulu konsumsi dulu atau investasi dulu. Kalau invesment yang di dorong makan konsumsi akan naik. Tetapi kalau konsumsi di dorong invesment naik lebih powerful. Jadi, konsumsinya yang di dorong," ujar dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10/2020).

Menurut mantan Menteri Keuangan Era SBY tersebut, saat ini sebaiknya pemerintah lebih fokus terlebih dulu untuk mengembalikan tingkat konsumsi masyarakat. Sehingga akan berdampak baik untuk peningkatan aktivitas produksi.

Sebaliknya, dia menilai jika pemerintah terlalu ambisius untuk mendatangkan investasi dalam negeri namun tingkat konsumsi masih rendah. Maka dikhawatirkan durasi proses pemulihan ekonomi justru bertambah lama atau tidak seperti yang diinginkan pemerintah.

"Misalnya, saya produksi kemudian akan cuman jadi stok. Sementara stok itu cost. Jadi saya ngga mau nambah produksi kalau permintaannya ngga ada," jelas dia.

3 dari 3 halaman

Revisi Target Investasi

Sebelumnya, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak menutup kemungkinan akan ada revisi target realisasi investasi di 2021. Di mana target dipatok BKPM di tahun depan sendiri nilainya mencapai Rp886 triliun.

"Target realisasi investasi 2021, Rp886 triliun, namun kami akan melakukan pembahasan kajian dengan melihat animo calon investasi kalau tambah baik maka bisa kemungkinan kita tingkatkan," kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia di Jakarta, seperti ditulis Jumat (9/10).

Menurutnya, Pemerintah memang berharap lebih banyak investasi masuk demi menciptakan lapangan kerja. Bukan hanya investasi yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) tetapi juga Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

"Bagi kami, semakin banyak realisasi investasi PMA dan PMDN semakin baik, untuk bagaimana menciptakan lapangan kerja. Semakin banyak investasi masuk, maka semakin banyak penciptaan lapangan kerja," jelas dia. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.