Pemerintah Rancang Regulasi Penguatan Bank Indonesia

Wakil Direktur Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Eko Listiyanto menyampaikan tanggapannya terkait Rancangan Undang Undang Bank Indonesia (RUU BI).

Ia menilai, RUU ini tidak memiliki urgensi. Bahkan ia menyebut produk ini merupakan perpaduan antara Orde Lama dan orde Baru.

“Saya menilai bahwa ini kelihatan sekali Undang-Undang ini kalau misalkan draft versi yang kemarin, 17 September itu mungkin menjadi usulan dari DPR maka ya Bank Sentral kita kembali kepada era perpaduan antara orde lama dengan orde baru. Karena beberapa aspek sebetulnya hanya copy-paste dari UU yang tahun 53 dengan yang 68 ya sini hampir beberapa dimasukkan lagi jadi seolah-olah mau bernostalgia dengan situasi di era Orde Baru,” ujar dia dalam webinar INDEF, Kamis (1/10/2020).

Menurutnya, ada beberapa aspek yang janggal dengan diusulkannya dewan kebijakan ekonomi makro.

“Ini kelihatan sekali ya antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal hanya di beberapa bagian pasal-pasalnya itu menjadi cukup rancu begitu.

“Dan beberapa aspek yang menurut saya berarti ini yang berfungsi lebih ke dewan moneter. Dewan gubernurnya perannya menjadi tergerus lagi,” kata dia. Ia menambahkan, dengan keadan seperti itu, maka akan memunculkan pertanyaan di publik, utamanya dari pasar keuangan.

“Kalau misalkan versi ini yang dijadikan acuan, maka ya pasti akan jadi pertanyaan banyak orang, terutama dari pasar keuangan. Karena kan nanti sangat mungkin kebijakan itu agak susah untuk dikatakan bahwa kebijakan ini independen berdasarkan analisa dinamika ekonomi yang terjadi,” jelas Eko. Lebih lanjut, Eko menyarankan agar draft usulan RUU BI ini disebarluaskan agar dapat dikritik banyak pihak.