208 Ribu Rekening Pekerja Siap Ditransfer Pemerintah Rp 2,4 Juta

Menkeu Sri Mulyani melantik 2 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Dalam pelantikan ini Sri Mulyani menggunakan masker dan tetap menjaga jarak. (Dok Kemenkeu)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah saat ini telah memperoleh data dari BPJS Ketenagakerjaan seputar tenaga kerja yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta per bulan. Data itu digunakan untuk menyalurkan insentif sebesar Rp 2,4 juta.

Sejauh ini, Sri Mulyani melaporkan, pemerintah sudah memperoleh 208 ribu nomor rekening pekerja bergaji kurang dari Rp 5 juta yang didaftarkan oleh kantor wilayah (kanwil) BPJS Ketenagakerjaan.

"Kita sudah kumpulkan lebih dari 208 ribu nomor rekening dan pekerja yang di bawah Rp 5 juta," kata dia dalam sesi teleconference, Senin (10/8/2020).

Menurut Sri Mulyani, pemerintah memang mengacu pada data BPJS Ketenagakerjaan untuk pemberian insentif tersebut. Sebab, proses penyalurannya akan lebih rumit jika pemerintah harus mencari data di luar itu

"Kalau kita tidak punya nama dan alamat ini, atau bahkan nomor account-nya akan sulit bagi pemerintah untuk membantu mereka. Nanti yang akan terjadi pasti akan terjadi banyak sekali kekisruhan," ucap dia.

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo menilai pencairan dana belanja kementerian dan bansos untuk tanggulangi krisis ekonomi karena pandemi terlalu lambat. Dalam sidang paripurna kabinet 18 Juni di Istana Negara, ia semprot para menteri yang hadir.

2 dari 2 halaman

Program Bansos

FOTO: Melihat Proses Pengemasan Bantuan Sosial Pemerintah Pusat — Pekerja memindahkan paket bantuan sosial (bansos) di Gudang Food Station Cipinang, Jakarta, Rabu (22/4/2020). Pemerintah pusat menyalurkan paket bansos selama tiga bulan untuk mencegah warga mudik dan meningkatkan daya beli selama masa pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Namun, ia menambahkan, pemerintah juga telah menyalurkan bermacam program bantuan sosial (bansos) lain untuk masyarakat selama masa pandemi Covid-19 ini. Antara lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, non-PKH sembako, hingga bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa.

"Jadi pemerintah mencoba cover melalui berbagai program yang sudah ekstablish seperti PKH, sembako, plus 9 juta non-PKH non-sembako, plus BLT Desa. Jumlahnya tadi 10 juta, 20 juta plus 9 juta, plus 11 juta di desa itu sudah tercover, dan plus 5,6 juta untuk kartu pra kerja," terangnya.

"Totalnya sudah meliputi seluruh masyarakat hingga mendekati 60-70 juta kelompok penerimanya. Kalau ditambah 13 juta kita berharap semua sudah ter-cover secara menyeluruh dari berbagai programnya," ujar Sri Mulyani.

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024